Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 sekaligus Pencapaian Kapabilitas APIP level 3. Untuk itu dia mengharapkan Jatim bisa me meningkat ke SPIP Level 4.
"Kita telah menyaksikan bersama ada penganugerahan yang diberikan kepada kami., Saya rasa semuanya sudah melaksanakan tugas secara maksimal. Namun demikian, saya harap ini tidak hanya bisa dipertahankan tapi juga ditingkatkan sehingga kita bersama- sama dapat naik tingkat ke level 4 ," terang Khofifah.
Dia mengingatkan, sesuai pesan Presiden bahwa setiap program anggarannya tidak hanya terkirim tapi juga terdelivered. Untuk itu, keberseiringan antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP merupakan bagian yang penting dilakukan. Sehingga, manfaat dari seluruh program bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
"Mulai perencanaan sudah dilakukan dengan e-planning, dan penganggarannya lewat e-budgeting. Tapi, untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga harus terus dilakukan pengawasan," tegas mantan Menteri Sosial ini.
Adanya pengawasan yang terus berjalan, maka akan bisa diperoleh feedback dari seluruh program yang sudah dilakukan. Sehingga, orientasinya bukan hanya sekedar habisnya anggaran tapi lebih kepada realisasi manfaat oleh masyarakat selaku penerima program.
Pembentukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).. Dengan demikian, nantinya seluruh proses yang berjalan spent of controlnya akan relatif pendek. Oleh sebab itu, pendampingan dalam penguatan pengawasan dari BPKP diharapkan bisa lebih diintensifkan.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Didik Krisdianto mengatakan, perolehan Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 berhasil diperoleh oleh 30 kab/kota di Jatim merupakan bentuk komitmen yang kuat dari pemimpin daerah dan seluruh jajarannya.
Kedepan, lanjut Didik, implementasi SPIP akan ditargetkan lebih terintegrasi dengan pelaksanaan program nasional. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan dampak kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami mengharapkan dukungan dari ibu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk terus mengawal isu-isu strategis sesuai arahan Presiden. Selain itu, kami berharap ibu Gubernur tidak segan meminta bantun dan kontribusi BPKP dalam hal pengawasan maupun pengawalan terkait pelaksanaan program pembangunan daerah,” tukas Didik. (ufi)
.jpg)
