Surabaya – Penggunaan alokasi dana desa (ADD) untuk penanggulangan bencana yang sempat dilontarkan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi mendapat sambutan positif dari Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
“Penggunaan berbagai sumber daya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat itu sangat penting, nanti tinggal koordinasi dengan Dispemas pemdes di masing - masing Kabupaten untuk kemudian mendapatkan juklak gimana panduannya apakah sudah teranggarkan di APBDes atau belum, kalau belum apa mekanismenya seandainya dianggap darurat,” kata Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Kamis (9/1/2020).
Dia mengatakan, sebenarnya mekanisme sudah ada di setiap kabupaten maupun kota. Selain itu juga sudah dihimbau untuk mengeluarkan siaga bencana hidrometeorologi yang kemudian menjadi rujukan penggunaan anggaran. “Melihat dasar dasarnya sudah cukup untuk melakukan inovasinya, tentunya secara spesifik sudah ada aturan bagaimana anggaran di tingkat desa. Namun jika perlu nanti akan di konsultasikan dengan para terkait,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan akan mencek ulang apakah penggunaan dana desa untuk penanggulangan dan tanggap darurat bencana itu oleh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal sudah diwujudkan dalam bentuk aturan khusus apa tidak. Karena, lanjutnya, tanggap darurat itu sudah ada dana oncall yang disiapkan di level daerah kabupaten dan kota maupun provinsi.
“Tapi memang untuk menurunkan dana on call pada fase tangga darurat itu preosedurnya agak rumit. Sementara, kemendesa kan untuk rusan tanggap darurat itu tidak boleh ditunda.Ide itu (penggunaan ADD untuk tanggap darurat bencana) masuk akal karena dana desa itu dekat,” kata politisi PKB ini.
Hikmah mengatakan, tentang mekanisme tentu harus dipikirkan apakah sebagai dana pengganti dana on call yang memang seharusnya diterima atau untuk jenis bencana yang tidak dimungkinkan mengakses dana on call akibat tingkat kerugian bencananya tidak terlampau gede, dan tidak memungkinkan untuk dimintakan untuk dana on call.
“Sebetulnya prinsipnya cepat dan controlnya lebih mudah, bagaimana dana ini sampai pada sasaran warga yang mengalami bencana. Hanya kalau dikembangkan, kita komisi E berkali kali dengan BPBD itu menandaskan tentang perlunya disaster reduction, bagaimana aspek pengurangan resiko bencana itu yang dikembangkan, b uka di tanggap daruratnya,” katanya. (ufi)
.jpg)
