Surabaya-Komisi D DPRD Surabaya menemukan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Banyak warga berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) tidak tercatat dan tak mendapat fasilitas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Kota Surabaya.
Wakil Ketua Fraksi PAN-PPP, Juliana Eva Wati mengatakan hal tersebut jadi polemik warga Kapas Baru. “Itu satu RT benar-benar tidak mampu, daerah terpencil tapi tidak ada yang masuk MBR dan PBI,” katanya saat di temui di Gedung DPRD, Rabu (20/11). Untuk diketahui pihaknya melakukan reses di Kapas Baru Gang VI, Tambaksari Surabaya
Juliana juga menjelaskan bahwa pendataan warga miskin oleh ketua RT sudah dilakukan, tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya. Saat melakukan reses warga di Kapas Baru, Jeje--begitusapaannya-- menemukan bahwa ada orang yang mampu, tetapi masuk dalam data MBR dan dapat PBI. Hal ini jadi pertanyaan anggota dewan terkait kriteria yang digunakan pemkot dalam mendata MBR. “Ini kan jadi pertanyaan bagi kami di komisi D, karena Dinas Sosial Surabaya tidak terbuka cara pengolahan MBR-nya,” katanya.
Menurut Jeje, bila pemkot terbuka dalam mendata MBR, pihaknya akan lebih mudah mengevaluasinya . Apabila tim survei kurang, mungkin bisa ditambahkan lagi untuk dapat hasil yang valid.
Jeje juga menyarankam, pemkot harus mengevaluasi data MBR dengan benar. Terlebih saat ia melakukan reses, dapat langsung melihat warga tidak mampu dengan melihat kondisi rumah mereka. “Kondisi rumah bisa bisa menggambarkan mampu tidaknya seorang warga. Tapi dinsos tidak ada perhatian khusus di sana (Kapas Baru),” tambah Jeje.
Menyikapi hasil survei, Juliana akan mendiskuskan dengan DPRD Surabaya. Sehingga nantinya bisa mengundang dinas terkait untuk membahas data MBR. Khususnya hasil temuannya.
Jeje menargetkan Jumat (22/11) sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP atau hearing) dengan dinas terkait. Sehingga permasalahan kesejahteraan rakyat ini segera terpenuhi.
Ia berharap pemkot serius menindaklanjuti validasi MBR yang tumpang tindih. Jangan sampai sudah menganggarkan survey MBR, tapi hasil surveinya tidak tepat pada warga miskin.(ard)
.jpg)
