Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Anies Batalkan PSBB Ketat

Jakarta- PSBB ketat yang kembali berlaku di Jakarta pada Senin (14/9) masih menjadi polemik. Kini, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan rencana itu.  Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, PSBB ketat hanya akan membuat rakyat kecil semakin kesusahan. Padahal, saat ini, rakyat sedang bangkit kembali di masa PSBB transisi.

Selain itu, Gembong merasa kebijakan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan Anies dan jajaran Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga, kebijakan PSBB ketat tak perlu dilakukan lagi.

"Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB total/ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat," kata Gembong dalam keterangan yang diterima, Minggu (13/9).

Dalam rilisnya dikatakan, memutus mata rantai penyebaran Covid 19 ditentukan oleh disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang di komandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid 19 di seluruh lapisan dan jenjang. “Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total/ketat seperti tak akan membuahkan kondisi yg lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat,” katanya.

Ditambahkannya, dinamika perekonomoan tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.

Menurut PDIP, kebijakan tersebut justru memunculkan kontroversi.”Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,449 T dalam Sidang Paripurna D0RD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020, yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mendukung penuh keputusan Anies menerapkan PSBB ketat. Ia menilai PSBB perlu diberlakukan lagi mengingat kasus harian Jakarta dua pekan terakhir cukup konsisten di angka 1.000 per hari. 

"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," kata Prasetio dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9). 

Namun, dengan mengembalikan PSBB ketat, politikus PDIP ini meminta Anies harus benar-benar tegas menegakkan aturan. Para pelanggar protokol kesehatan, baik masyarakat maupun pelaku usaha, harus ditindak setegas mungkin. 

"Saya menekankan kepada Gubernur agar seluruh pengawasan diperketat. Sekarang sudah bukan lagi sosialisasi-sosialisasi, tapi penindakan tegas," ujar Prasetio. 

"Imbau soal COVID-19 kepada warga yang tegas. Begitu pun kepada warga, pertokoan, perkantoran, pengusaha yang melanggar, sanksi setegas-tegasnya," lanjutnya. (ist)