SURABAYA (Lentera) – Wacana pengembalian sistem Pilkada ke mekanisme pemilihan lewat DPRD kembali mencuat dan mengundang perhatian publik, saat dilakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Amggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Sumarjono menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut, dengan menekankan urgensi penghematan biaya demokrasi di tingkat daerah.
"Saya setuju dan mendukung penuh untuk pilgub dan pilkada digelar di DPRD," ungkap Sumarjono, Kamis (15/5/2025).
Menurut pria yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim itu, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi opsi realistis dalam konteks efisiensi fiskal. Ia mencontohkan Pilgub Jawa Timur 2024 yang menelan anggaran besar.
"Pilkada Jawa Timur 2024 kemarin telan anggaran Rp 845 miliar sehingga sangat mahal sekali, lebih baik digelar di DPRD untuk efisiensi anggaran," tuturnya.
Meski kembali ke DPRD, Sumarjono menilai hal itu tak lantas menghilangkan esensi demokrasi. Ia meyakini marwah demokrasi tetap bisa dijaga, dengan pengaturan mekanisme yang tepat.
"Tentunya ada mekanisme yang perlu diatur sehingga benar-benar menerapkan demokrasi. Sekali lagi ini demi sebuah efisiensi anggaran," ujar legislator asal Dapil Pasuruan–Probolinggo tersebut.
Sumarjono tidak menampik adanya konsekuensi dari sistem pemilihan tak langsung, seperti berkurangnya partisipasi masyarakat dan potensi meningkatnya praktik politik transaksional. Namun, menurutnya, hal itu bisa diantisipasi dengan regulasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
"Kalau pilkada di DPRD tentunya akan ada efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Ini yang utama," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
