Blitar - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Blitar mempelopori penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena kenaikan tersebut dianggap mencekik rakyat miskin.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi, setelah melihat sikap tegas koleganya di DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. “Kami mendukung langkah sahabat Nihayatul Wafiroh yang menolak kenaikan tarif iuran BPJS, itu semakin memberatkan dan mencekik rakyat,” tutur Idris Marbawi kepada lenteratoday.com.
Marbawi melihat, saat ini rakyat semakin terbebani dengan kenaikan iuran BPJS tersebut. Apalagi, alasan kenaikan adalah buntut defisit anggaran BPJS.
“Kenapa rakyat yang harus menanggung defisit? Seharusnya pemerintah mencari solusi tanpa membebani rakyat. Pemerintah lebih peka terhadap kondisi masyarakat saat ini," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS. Terlebih, iuran BPJS kelas III yang mayoritas pesertanya masyarakat kecil. “Harus dikaji ulang, karena bersentuhan langsung dengan jaminan kesehatan masyarakat kecil. Bayangkan! karena tidak mampu membayar, masyarakat jadi tidak ikut BPJS. Kalau tidak ikut BPJS, pasti masyarakat kesulitan membayar rumah sakit waktu sakit,” paparnya.
Marbawi juga berharap seluruh anggota Fraksi PKB di setiap tingkatan, terus menggelorakan penolakan tersebut hingga benar-benar didengar oleh pemerintah pusat. “Intinya PKB akan terus bersama rakyat, menolak setiap kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kami peduli karena kami sangat dekat dengan grassroot. Penolakan ini bukti keberpihakan PKB,” pungkasnya. (van)
.jpg)
