Jakarta – Dugaan adanya desa fiktif yang menerima dana desa makin mencuat. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari, mengatakan hal itu sangat mungkin terjadi. Dia juga menduga kuat adanya desa fiktif di kawasan Halmahera Selatan. Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk mengusut adanya desa fiktif.
Untuk diketahui, keberadaan desa fiktif atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya, baru-baru ini. Berdasarkan laporan yang diterima Menkeu, berdasar transfer Dana Desa secara rutin, maka diketahui munculnya desa-desa baru yang tidak berpenduk. Keberadaan desa itu untuk mendapatkan Dana Desa dari pemerintah.
Kecurigaan adanya desa fiktif penerima Dana Desa juga melihat dari kenaikan anggaran Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Anehnya, setiap tahun juga ada penambahan desa baru. “Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran dana desa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp 20.46 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020 mendatang,” katanya.
Hatari mengkaitkan, keberadaan desa fiktif penerima Dana Desa ini dengan Pilkada serentak yang mencapai 270 kabupaten/kota. Menurutnya, jika Dana Desa tidak bisa dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan semakin kacau.
“Apalagi tahun depan ada Pilkada serentak, (Dana Desa) ini bisa jadi ATM, apalagi kepala daerah incumbent. Kita harap semua jajaran mengecek kembali tata kelola Dana Desa. Paling tidak Pak Menteri bisa me-minimize pola yang kacau balau ini,” kata Hatari di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Banyaknya desa-desa baru yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara. Hatari yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini menyebutkan ada salah satu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.
“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. (ufi/ist)
.jpg)
