Surabaya – Pemprov Jawa Timur (Jatim) terus melakukan inovasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online Paperless Digital Signing serta e-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
Aplikasi yang dilauching di Gedung Negara Grahadi, Rabu (6/11), ini sebagai wujud pemerintah dalam membangun konektivitas antara perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabilitas. Dengan aplikasi itu, maka perencanaan dan penganggaran bisa diakses secara real time sehingga diharapkan akan mempermudah pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Gubernur Khofifah berhadap besar aplikasi ini akan mampu mewujudkan konektifitas seluruh wilayah di Jatim sehingga bisa langsung mengakses program pemerintah. Namun, pada tahap awal akan dilakukan pemilihan terlebih dulu mana daerah yang memungkinkan untuk dibangun transparansi dan bisa diakses real time.
“Saya berharap adanya koneksitas antara perencanaan dan penganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa kita lakukan,” tandasnya.
Akan tetapi, untuk sementara ini, baru ada 14 daerah dari 38 Kabupaten dan Kota di Jatim yang telah memanfaatkan aplikasi ini. Sehingga masih ada pekerjaan rumah untuk 24 kabupaten/kota . Untuk itu, Khofifah mengharapkan pada daerah lain yang belum supaya segera memanfaatkan aplikasi tersebut.
“Kita berpikirnya regional, jika APBD Jatim dan APBD 38 kabupaten/kota di Jatim itu terbesar di Indonesia karena mencapai Rp 131 triliun. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan dan dikembangkan,” harap gubernur perempuan pertama di Jatim.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi, menjelaskan tentang keunggulan yang diusung aplikasi tesebut. Diantaranya adalah lebih efektif, efisien dan akuntabel. “Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” ujarnya.
Pada sisi perbendaharaan, kata Jumadi, pihaknya akan mengambil langgkah yang efektif dan efisiennya seperti apa. Sebab ada puluhan ribu berkas SP2D yang perlu diteliti dan ditandatangani, apalagi kalau jelang akhir tahun yang bisa numpuk banyak. (ufi)
.jpg)
