Soal Dugaan Permainan PPDB SMA Negeri 1 Kota Blitar, Ini Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Jatim

Surabaya - Pengaduan wali murid SMP Negeri 1 Kota Blitar, terkait dugaan permainan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Kota Blitar sudah didengar Kepala Dinas Pendirikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Bahkan dia mengatakan sedang melakukan penelusuran masalah tersebut.

Wahid Wahyudi saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/7/2020) menandaskan bahwa pengecekan dilakukan terhadap laporan tersebut. Sebab, lanjutnya, bisa jadi laporan tersebut memang ada kesalahan dan atau laporan tersebut betul. “Juga ada laporan yang betul contoh misalnya seakan-akan yang menggunakan surat keterangan domisili itu mendominasi padahal bisa dicek,” tandasnya.

Dia melanjutkan, pengecekan bisa dilakukan karena system yang digunakan dalam PPDB itu sudah menggunakan system online. Bahkan system tersebut dikelola langsung oleh tim dari ITS. Dia juga menandaskan bahwa dari PPDB itu sebanyak  92% menggunakan kartu keluarga, sedangkan sisanya yang hanya 8% itu memakai surat keterangan domisili.  “Itu pun sekarang sudah kita telusuri satu persatu,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, wali murid siswa SMP Negeri 1 Kota Blitar, Sutardjo warga Jl. Bali Gg Gili Silat Kota Blitar merasa jadi korban permainan PPDB SMA Negeri di Kota Blitar, menyampaikan surat pengaduan ke DPRD Kota Blitar. Karena merasa jadi korban adanya pengaturan SKD oleh oknum komite SMP Negeri 1 Kota Blitar, agar bisa pindah dekat SMA Negeri 1 atau sekolah yang dituju dengan mendaftar jalur zonasi. Namun pihak terkait, mulai panitia PPDB SMA Negeri di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar, Dispendukcapil Kota Blitar dan Komite SMP Negeri 1 Kota Blitar saling lempar dan membantah adanya dugaan permainan dalam PPDB tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Said Novandi sudah mempelajari pengaduan wali murid, yang menjadi korban dugaan permainan PPDB SMA Negeri di Kota Blitar. "Agar lebih fokus dalam membahas PPDB SMA ini, maka kami akan segera membahasnya dengan DPRD dan Dinas Pendidikan provinsi," tutur Said, Minggu (5/7/2020).

Ditambahkan Said setelah mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan provinsi, pihaknya bisa melangkah mencari tahu siapa yang sebenarnya bermain dalam proses ini. "Karena aturan dan juknis nya jelas, kalau ada yang tidak melaksanakan sesuai aturan maka pihak tersebut yang harus bertanggungjawab," pungkasnya. (ufi/ais)