Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019.
Penyampaian opini WTP dilakukan secara virtual oleh anggota V BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dari Gedung BPK RI dan diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (18/6/2020).
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menyampaikan apresiasi besar pada keberhasilan Pemprov Jatim.Terkait catatan dana BOS memang agak susah, sebab dana tersebut masuk ke dalam pencatatan APBD Provinsi Jatim, tapi dananya langsung ditransfer ke rekening sekolahan. “Jadi kita itu cuman mencatat dan tidak mengerti fisiknya dan kita diminta untuk meminta laporan. Makanya, Gubernur juga menyampaikan beri kami regulasi,” tandasnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, lanjut Kusnadi, maka tidak menjadi masalah ketika dana BOS langsung masuk ke sekolah. Jika tidak ada regulasi, maka Kusnadi meminta supaya dana BOS tapi jangan dicatatkan dalam APBD Provinsi. “Ini kelemahan regulasi saja,” tegasnya.
Sementara, terkait dengan Bansos, Kusnadi mengatakan Provinsi Jatim sudah mengikuti ketentuan Mendagri. Namun, dari yang disampaikan BPK, ada tambahan pengesahan dari bendahara negara yang selama ini belum ada.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak juga menyampaikan apresiasinya pada Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, di tahun pertama pemerintahannya telah mampu mempertahankan opini WTP. “Pertama, saya mengapresiasi kinerja tim keuangan eksekutif yang dipimpin Pak Sekda, BPKAD dan Inspektorat. Tiga ini yang menentukan bagus tidaknya pembukuan dan laporan keuangan Pemprov Jatim beserta seluruh OPD-OPD dengan kepatutannya memberikan laporan setiap kegiatan,” tandasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan diraihnya opini WTP juga mengangkat citra Sekretariat DPRD Jatim. “Berarti sistem keuangan kita juga bagus, walaupun ada rekomendasi, namun itu lebih banyak pada persoalan di luar program-program dan ini juga menjadi catatan buat kita,” tuturnya.
Terkait catatan yang disampaikan termasuk soal bantuan sosial, Sahat bilang punya tanggung jawab untuk mengawal sehingga bisa diselesaikan dengan baik dan laporannya juga tepat waktu. “Jadi tidak hanya sekadar menjadi aspirator tindak lanjut reses di dapil, tapi anggota dewan juga punya kewajiban untuk mengawal mulai dari proses sampai pelaporannya itu bisa tuntas dan paripurna,” katanya. (ufi)
.jpg)
