Sudah dilantik menjadi wakil rakyat, Alat Kelangkapan Dewan (AKD) juga sudah disahkan, kini saatnya gerbong DPRD Surabaya bergerak.
Euforia kesusksesan para disahkan menduduki kursi wakil rakyat diminta segera diredupkan. Sebab, Pekerjaan Rumah (PR) menumpuk sudah menanti. Jangan sampai rakyat yang memilih para dewan terhomat kecewa dengan hasil pilihannya.
Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan para anggota legislatif harus berfikir demi kepentingan rakyat dan tidak mengedepankan ambisi pribadi, atau sekelompok orang saja.
"Mereka harus melampau level dari sekadar selfis untuk diri mereka sendiri, menjadi pejuang publik yang bersikap negarawan daripada bersikap menjadi politisi. Gaji sudah lebih dari cukup, saatnya memikirkan kebutuhan publik ke depannya," ujarnya, Rabu (2/10).
Para anggota DPRD Surabaya diharapkan meresapi kehendak rakyat dan menjaga jarak dari kemewahan. Hal ini dilakukan supaya kepercayaan terbangun. Apalagi, banyak anggota legislatif periode sebelumnya yang terjerat kasus korupsi. "Meresapi rasa batin publik itu penting sehingga terjaga dari glamoritas dan kemewahan yang justru akan mengurangi respek dan membuat deficit trust masyarakat kepada legislator," tambah peneliti SSC itu.
Berdasarkan penggalian di lapangan, selain gaji pokok, ada banyak tunjangan dan uang lain-lain. Pada PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menyebutkan bahwa setiap anggota DPRD berhak atas banyak tunjangan selain uang representasi dewan.
Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang paket, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, hingga tunjangan reses. Ketua DPRD berhak atas rumah dinas.
Besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota. Wakil Ketua DPRD ebesar 80% dari representasi Ketua DPRD dan Anggota DPRD besaran uang representasinya 75% dari uang representasi Ketua DPRD. Artinya, untuk DPRD Surabaya dikisaran Rp 45 juta hingga 48 juta. Ini belum termasuk tunjangan-tunjangan. Di sisi lain memang ada potongan, karena ada kewajiban membayar pajak yaitu PPN dan biasanya iuran wajib partai. “Mari kita awasi bersama kinerjanya,” ujar Surokim.
Terpisah, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkan ada banyak program yang sudah menanti. Setelah menyelesaikan AKD DPRD Surabaya, ada juga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Surabaya 2020, dan juga pembahasan Rancangan APBD Surabaya 2020.
“Kita perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan agenda tersebut,” tegas Awi, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini.
Wakil Ketua DPRD Reni Astuti menambahkan, untuk saat ini pimpinan dewan yang baru ini segara melanjutkan program yang sudah baik serta melakukan penguatan peran DPRD.
“Hal itu dapat diukur dari kehadiran dewan di setiap persoalan-persoalan masyarakat. Seperti rapat-rapat AKD dan juga kehadiran teman-teman DPRD di tengah-tengah masyarakat ketika reses dan penjaringan aspirasi masyarakat untuk menampung masukan langsung dari masyarakat,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Reni melanjutkan, mengenai peraturan tata tertib dewan dan Permendagri No 86 Tahun 2017 mengenai tata cara pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunanan daerah kontennya diperoleh melalui penjaringan aspirasi masyarakat.Anggota dewan bisa menggunakan e-Pokir. Hal itu berdasarkan PP No 12 Tahun 2011, e-Pokir merupakan bentuk digital pokok-pokok pikiran para anggota dewan.
”Semua pokok pikiran anggota dewan akan dimasukkan di situ. Jadi semua nanti bisa melihat,” tuturnya. Semua pokok pikiran tersebut dapat menjadi data pembangunan daerah yang sangat berguna bagi pemerintah kota.“Dengan begitu, pengambilan keputusan dan penentuan anggaran akan jauh lebih efektif dan efisien. Inovasi itu juga akan menjadi gambaran konsep smartcity bagi Surabaya,” sambung Reni.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mengatakan, setelah AKD lengkap sehingga rapat komisi ini sudah terlaksana DPRD Kota Surabaya akan segera melakukan beberapa agenda warisan juga perlu dituntaskan.”Selain rancangan APBD 2020, pembahasan perda yang sudah melewati masa batas akhir DPRD periode sebelumnya juga harus segera tuntas,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Laila juga fokus membenahi badan internal di lingkungan DPRD Kota Surabaya. Hal itu dilakukan di samping kewajiban anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat. Menurut dia, yang dulu sudah baik harus lebih baik lagi.“Hubungan antara legislatif dan eksekutif pun harus kompak. Keduanya wajib bersinergi membangun Surabaya menjadi lebih baik,” beber Laila.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengatakan, DPRD ini sebagai wakil rakyat Surabaya itu seharusnya berkiblat pada kepentingan masyarakat Surabaya juga menjadi perhatian. Dirinya akan membentuk kalender kegiatan berisi agenda yang harus dilaksanakan para anggota dewan.
“Berdasar pengalaman kerap terselenggara kegiatan mendadak yang tidak menghasilkan output maksimal. Kegiatan pun lebih terkontrol dengan adanya kalender,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.Thony pun ingin meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Misalnya, dalam penerapan APBD. Seyogyanya sangat perlu evaluasi triwulanan secara berkala terkait APBD.
”Bagaimana pelaksanaannya? Berapa dana yang terserap? Apa kendalanya? Dan bagaimana kebutuhan masyarakat? Pertanyaan seperti itu yang harus ditanyakan dalam evaluasi,” ungkap dia.
Terkait fungsi legislasi, DPRD periode ini perlu meningkatkan kualitas daripada kuantitas Perda. Sebab, menurut Thony, banyak perda ompong atau tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.Kualitas Perda bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen komisi, perguruan tinggi, akademisi, pengamat, dan masyarakat. (ist) PDF LENTERA TODAY KLIK ww.lentera.tv
.jpg)
