DPRD Jatim Minta Pengetatan Cek Poin pada PSBB Malang Raya

Surabaya – Terkait dengan akan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu (Malang Raya), anggota DPRD Provinsi Jatim Agus Dono Wibawanto meminta supaya dilakukan pembatasan pada akses keluar masih daerah tersebut.

Pembetasan pada akses masuk ini sangat diperlukan supaya PSBB di Malang Raya mendapatkan hasil maksimal. “Perlu dipertimbangkan juga, Malang Raya itu bukan kota yang di pojok, tapi kota yang di tengah artinya apa? artinya juga harus ditata jalur transportasi yang notabene orang-orang Blitar, Tulungagung, Kediri, masti lewat. Orang Lumajang lewat Malang, Pasuruan juga,” politisi asli Malang ini, Selasa (12/5/2020).

Untuk itu, lanjutnya, pada PSBB di Malang Raya harus dipertimbangkan cara masuk, yang paling utama adalah bagaimana dengan adanya PSBB itu benar-benar menekan orang-orang yang kena covid-19.

“Dengan cara apa? yang kita bisa mencontoh pola yang dikembangkan oleh Jakarta dan sekitarnya. Ini penting sekali karena kalau tidak seperti itu nanti seperti di Surabaya PSBB sudah berjalan tetapi orang masih keluar masuk, pasti harus ada yang dikoreksi, ada yang salah dan perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan dua walikota dan bupati yang akan melaksanakan PSBB di Malang Raya,” tegasnya.

Dia menandaskan bahwa covid-19 itu tidak terlihat, sehingga apa yang dilakukan masyarakat juga akan berdampak dan berakibat. Hal ini bisa dirasakan dimana setiap hari kasus covid-19 bertambah terus, baik tingkat nasional bertambah maupun provinsi.

“Pertama, indikator bahwa ini sangat berbahaya tetapi dalam konteks seperti itu yang paling harus ditegakkan adalah kewajiban masyarakat untuk menjalankan PSBB, itu harus tegas kalau tidak ya nanti pasti ada PSBB tapi kasus naik terus. Surabaya, Sidoarjo, Gresik naik dan bisa diperpanjang. Artinya Malang Raya harus meniru keberhasilan dan mengevaluasi kegagalan, ini penting sekali,” katanya.

Selain itu, Politisi Partai Demokrat ini juga meminta pada pemerintah untuk mengalokasikan dana guna memberikan subsidi kepada mereka-mereka yang terdampak pembatasan. Tentu yang sangat merasakan ini adalah masyarakat yang punya warung dan pedagang di pasar-pasar.  Untuk itu pemerintah harus segera menyiapkan penyaluran sembako.

Selain itu juga harus ada penegasan soal masker. Sebab masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan penggunaan masker termasuk saat berada di pasar. Sementara, ketika berada di pasar akan banyak terjadi sentuhan dengan orang.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Haru Tjahjono mengatakan bahwa PSBB di Malang Raya akan lebih siap. Salah satu alasannya adalah karena banyak relawan- relawan yang tergabung dan terlibat di dalamnya. Relawan ini ingin membantu pelaksanaan PSBB di Malang raya.

Selain itu juga ada tempat-tempat yang menjadi kekuatan untuk melawan covid-19. Tempat itu sebut RT RW atau Kampung tangguh. “Mereka melakukan proteksi terhadap pergerakan massa. Mahasiswa maupun relawan yang dilibatkan dalam pelaksanaan akan memberikan pemantauan,” katanya.

Kemudian kaitannya dengan perbatasan, ada cek poin yang akan lebih diperketat. Artinya yang keluar masuk Malang Raya akan diperketat. Pengetatat ini dilakukan dengan keterlibatan personil keamanan maupun dari relawan. “Sekarang Perbuop dan Perwali sudah diselesaikan,” tandasnya. (ufi)