Surabaya – Banyaknya kasus terkonfirmasi positif virus corona (Covid-19) serta terjadinya peningkatan yang cukup signifikan di Surabaya menjadi kota Pahlawan ini dinilai sudah layak untuk diterapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, sampai saat ini pihak Pemerintah Kota Surabaya masih belum mengajukan pemberlakuan PSBB.
Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi mengatakan salah satu syarat dari PSBB adalah adanya kajian epidemologis yang dilakukan oleh satu tim. Kemudian juga harus ada peningkatan kasus yang signifikan sehingga ada grafik day by day meningkat. Kemudian ketersediaan sarana fasilitas kesehatannya juga sudah tidak memenuhi.
Dr Joni menjelaskan bahwa salah satu kajian epidemologis yang sudah dibuat adalah di kota Surabaya. Dia menilai bahwa Surabaya bagian episentrum dari provinsi Jatim serta terjadinya peningkatan kasus yang signifkan maka diperkukan adanya kajian epidemologis. “Dari pengkajian epidemologis di Surabaya, peningkatanya cukup tajam. Kemudian perbandingan antara pusat layanan yang ada saat ini ada dibandingkan dengan kenaikannya itu juga seandainya semuanya masuk rumah sakit sesuai indikasi maka (rumah sakit) tidak cukup lagi,” tandasnya, Kamis (16/4/2020).
“Dari pengkajian epidemologis di Surabaya, peningkatanya cukup tajam. Kemudian perbandingan antara pusat layanan yang ada saat ini ada dibandingkan dengan kenaikannya itu juga seandainya semuanya masuk rumah sakit sesuai indikasi maka (rumah sakit) tidak cukup lagi,” tandasnya, Kamis (16/4/2020).
Menurutnya bahwa kondisi seperti itu sudah termasuk signifikan dari sisi kajian epidemologisnya. Namun demikian, lanjut Joni, jika nantinya dilakukan pertimbangan untuk diterapkan PSBB, maka tetap harus ada kajian lagi oleh tim ahli. Joni menandaskan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan tim ahli dari Fakultas Kesehatan aasyrakat Unair.
“Ada tiga sarannya, nomer satu harus menyediakan layanan kesehatan yang kompherhensif untuk mengantisipasi lonjakan berikutnya. Kedua harus dilakukan studi epidemologis terus menerus oleh tim supaya bisa dikendalikan. (Ketiga) Ini sudah kelihatan betul bahwa komposisi jumlah pasien baik yang PDP maupun yang komfirm ini sudah tidak cukup lagi kalau tidak dilakuan penambahan, karena pasien ini harus dirawat di isolasi di ruang negative,” tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan pengajuan PSBB dari Kota Malang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah menerima pengajuan tersebut. Dia menandaskan bahwa untuk kota Malang datanya ada 8 orang yang terkonfirmasi positif. Dan 7 sudah terkonfersi negative, jadi tinggal 1 pasien yang dirawat di rumah sakit.
“Lalu kota malang ini tidak bisa dilepas konektisitasnya dengan Batu dan Kabupaten Malang. Saya sudah mengkomunikasikan dengan Bupati Malang, katanya sudah melakukan isolasi perdesa, masing masing desa tidak boleh keluar dan sematara ini efektif,” tandasnya.
Khofifah juga mengaku sudah mendiskusikan masalah pengajuan PSBB Kota Malang ini dengan beberapa pihak untuk memberikan pertimbangan. Hasilnya bahwa pertimbangan lebih besar ketika di lakukan PSBB di kota Malang, maka akan punya dampak daerah di sekitarnya. Sebab Kota Malang memiliki konektisitas langsung dengan Kabupaten Malang dan Batu
“Jadi, kalau hanya Kota Malang efektifitas dari PSBB itukan menghentikan penyebaran covid-19, ini akan sangat tergantung pada Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dilihat dari yang terkonfirmasi positif, 7 sudah sembuh lalu system yang disiapkan Kota Malang sudah sangat bagus dan Pak dokter Joni menjelaskan, karena saya langsung membahas dengan beliau dan tim. Maka harus dihitung efektifitasnya jikalau hanya kota Malang yang mengajukan PSBB dengan efek-efek lainnya,” tegasnya. (ufi)
.jpg)
