Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftaran program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Posko tersebut disiapkan di 56 titik layanan di Jatim. Posko ini guna memudahkan warga Jawa Timur dalam mengakses program Kartu Prakerja.
Selain itu, Pemprov juga juga menyediakan 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se Jawa Timur, kemudian juga dibuka di LTSA-UPT P2TK Jalan Bendul Merisi Surabaya, dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 kabupaten kota se Jawa Timur.
Langkah yang dilakukan Pemprov Jatim ini sebagai bentuk dorongan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada para pekerja yang terdampak pandemi covid-19 agar segera mendaftar dalam program dari pemerintah pusat seiring telah dibukanya pendaftaran untuk gelombang pertama.
Dengan demikian, keberadaan Posko ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri untuk mendapatkan pendampingan. “Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” kata Gubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4/2020).
Gubernur Khofifah menambahkan, Posko layanan pendampingan tersebut bisa diakses di 56 titik. Seperti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya. Layanan buka sesuai jam kerja, bagi mereka yang ingin mendapatkan pendampingan untuk mendaftar pada program bersebut diminta membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Sedangkan, bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga bisa memanfaatkan layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254
Selain memberikan bantuan pendampingan untuk mendaftar program Kartu Prakerja, Pemprov Jatim juga terus melakukan pendataan nama-nama yang sudah masuk sebagai pegawai terdampak wavah covid-19, sehingga terkena PHK maupun yang dirumahkan.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim diketahui hingga 11 April 2020 kemarin, tercatat jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada 3.315 orang. Selain itu juga ada 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ikut terdampak covid-19, baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat.
Mereka inilah yang sedang didata dan dicoba untuk diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker agar mendapatkan program Kartu Prakerja. Jatim juga akan mengusulkan 43.000 pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah covid-19.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan bahwa program Kartu Prakerja ini tidak otomatis didapatkan oleh para pekerja yang terdampak covid-19. Melainkan juga diterapkan sistem seleksi. Dia menjelaskan bahwa ada proses seleksi, sehingga tidak otomatis mendapatkan Kartu Prakerja. Emil juga menyebutkan sempat ada pertanyaan bagaimana jika ada yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial tapi ternyata di tengah jalan dia juga mendapat kartu prakerja karena?
Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan Bupati Trenggalek ini menegaskan bahwa Pemprov akan mereview ulang pada program jaring pengaman sosial yang mereka terima. “Maka kita akan terus mendata, bagaimana jika mereka ini yang penerima ternyata juga sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial. Kami akan review kembali untuk program jaring pengaman sosial dari pemprov yang didapat,” tegas Emil Dardak. (ufi/adv)
.jpg)
