Kediri - Para pelaku usaha dibidang pariwisata di Kabupaten Kediri mulai menjerit akibat wabah Covid-19. Secara kelembagaan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri telah mengakomodir keluhan anggotanya dan sudah bersurat secara resmi ke Dinas Pendapatan (Dispenda) dengan tembusan Bupati Kediri, namun hingga Minggu (12/4/2020), belum juga mendapat tanggapan.
“Ya itulah, sebetulnya PHRI sudah melayangkan surat ke Dispenda tembusannya ke Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, tapi belum ada jawaban sampai sekarang ini, Minggu (12/4/2020). Kami butuh kebijakan yang bisa sedikit meringankan usaha anggota PHRI,” kata Ketua PHRI Kediri Raya, Sri Rahayu Titik Nuryati.
Dia merasa kasihan dengan anggotanya yang tempat usahanya di wilayah Kabupaten Kediri. Sebab sejak merebaknya wabah Covid-19 dan diberlakukan kebijakan social distanding, usaha mereka sepi, bahkan ada yang sudah tutup sementara waktu dan merumahkan karyawannya.
Ia mencontohkan dua hotel yang sudah tutup, Hotel Damar Mas, Wates, Kecamatan Ngancar dan Wisma Luwak Mas di Rejomulyo, Sugihwaras, Ngancar. “Tadi saya juga berusaha komunikasi dengan personel Dispenda, katanya masih dibahas,” imbuh Bunda Yayuk, panggilan akrab Sri Rahayu Titik Nuryati.
Dia berharap, kebijaksanaan tersebut bisa cepat diberikan, mengingat setiap hari para pelaku usaha terus mengeluarkan biaya operasional. Dia menyebutkan anggota PHRI meliputi pengusaha Hotel, Restoran, Catering, lembaga Pendidikan, biro travel.
“Yang lain masih operasional, meskipun kondisinya sepi. Tetap bertahan, terutama untuk resto atau kulinernya, hanya melayani pembelian dibawa pulang. Jika tertalalu lama, bisa-bisa mereka benar-benar gulung tikar,” ujarnya.
Sesama masyarakat Kabupaten Kediri, Bupati semestinya juga peka dengan kesulitan pelaku usaha, bukan hanya sekelompok masyarakat yang diperhatikan. Responnya harus cepat, demi menjaga dunia usaha tetap bertahan ditengah wabah Covid-19. “Jangan diolor-olor seperti sekarang ini,” kata Bunda Yayuk.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Krisna Setiawan, SAP, Msi saat dikonfirmasi mengatakan, pemkab memperhatikan semua sektor yang terimbas Covid-19. Termasuk stimulus bagi pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata. “Bahkan semua sektor usaha yang terdampak. Saat ini masih tengah pembahasan, kalau sudah selesai pembahasan pasti kami sampaikan, mohon sabar dan pengertiannya,” ujar Krisna lewat pesan singkat.
Berbeda dengan anggota PHRI yang berada di Kota Kediri menyambut gembira kebijaksanaan pembebasan pajak daerah yang diberikan Pemkot Kediri. Pasalnya, stimulus tersebut sangat membantu biaya operasional selama penanganan wabah Covid-19 yang langsung memukul usaha mereka.
“Semua nggota PHRI yang domisili usahanya di Kota Kediri mengucapkan syukur Alhamdulillah, ini sangat melegakan. Semua anggota sedikit lega karena bisa digunakan biaya operasional terutama untuk memberikan gaji para karyawannya yang masih dipertahankan agar tidak terjadi PHK,” ujar Ketua PHRI Kediri Raya, Sri Rahayu Titik Nuryati, Sabtu (11/4/2020).
Dia mengatakan, saat ini belum semua pengusaha Hotel, Restoran, Catering, lembaga Pendidikan, biro travel, pelaku pariwisata bergabung dalam PHRI Kediri. Saat ini organisasi yang dipimpinnya baru beranggotakan 70 pengusaha.
Dia mengaku belum tahu pasti stimulus pembebasan pajak daerah yang diberikan Pemkot Kediri itu hanya untuk pengusaha yang tergabung dalam PHRI atau juga non-PHRI. Namun demikian, Bunda Yayuk, berharap kebijaksanaan itu bisa diberikan kepada semua pengusaha bidang kepariwisataan yang ada.
“Sebagai organisasi, PHRI, sangat berharap, semua pelaku bisnis wisata di Kediri bisa bertahan ditengah wabah Covid-19 ini. Setidaknya jangan sampai terjadi PHK massal, sehingga bisa menambah pengangguran,” katanya. (gos)
.jpg)
