Surabaya – Pelantikan gelombang kedua terhadap sekitar 32 Pejabat Administrator (Setingkat Eselon III) dan Pengawas (Setingkat Eselon IV) di lingkungan Dinas Sosial Pemprov Jatim, digelar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (11/4/2020). Pada para pejabat tersebut, Gubenur meminta supaya mereka meningkatkan sensitifitas sosial mereka di tengah kondisi pandemic Covid-19 seperti saat ini.
Gubernur menandaskan, pelantikan itu dilakukan karena memang ada kebutuhan mendesak pada kelengkapan struktur di Dinas Sosial. Hal itu menajdi penting untuk bisa disegerakan agar semua hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sisoal dan juga berbagai ikhtiar Gugus Tugas Covid-19 Pemprov jatim.
“Mungin diantaranya saudara semua pernah terkonfirmasi hadirnya Gugus Tugas atau di UPT dengarnya samar-samar. Saya ingin semua menjadi speaker jadi gebyar yang kita lakukan, tapi juga saudara diharapkan memberikan respon dari apa yang saudara lihat di lingkungan masing-masing. Kita harus membangun two traffic communication, Kepala Dinas Sosial menyampaikan pada UPT, dan UPT menyampaikan feedback pada Kepala Dinas Sosial yang kemudian disampaikan pada Gugus Tugas,” tandasnya.
Dia menambahkan, slogan Cettar (Cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel dan responsive) harus menajdi ruh pelayanan pada seluruh masyarkat. Khofifah juga meminta supaya semua pejabat yang baru dilantik untuk menjadi bagian yang terpanggil kehadirannya di masyarkaat. Sebab saat ini masyrakat ingin pelayanan yang cepat dan lebih tanggap lagi.
“Masyarakat ingin kita segera memberikan respon jika ada sesuatu yang mereka inginkan segera mendapatkan kejelasan pelayanan. Hari ini, apakah saudara di UPT dan setruktur apapun di Dinas Sosial, mungkin ketika orang tahu bahwa saudara menjadi bagian keluar besar Dinas Sosial, mereka tahu bahwa akan ada bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ditambahkan untuk masyarakat Jatim, mungkin mereka akan tanya kira-kira masuk dalam daftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) atau tidak,” kata Gubernur yang juga mantan Menteri Sosial ini.
Maka, lanjutnya, ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, tidak bisa kemudian menjawab itu bukan bagian dari tugasnya. “saya minta, tolong semua melakukan ikhtiar memberikan quick respon, dan kecepatan untuk bisa memberikan respon menjadi bagian penting untuk membantu ketenangan masyarakat,” tegasnya.
Khofifah juga menyamapikan adanya tambahan tambahan BPNT di Jatim sebanyak 1.042.000, keluarga. Kemudian mereka yang masih belum tercover dalam DTKS senagai penerima BPNT itu, maka ada BLT untuk tiga bulan, setiap bulan Rp 600 ribu. Sedangkan yang BPNT juga ada intervensi dari pemerintah yang awalnya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama 9 bulan.
“Kemungkin kartu BPNT baru akan selesai minggu ketiga April. Ini mungkin minggu keempt April baru bisa dicairkan. Tolong saudara memberikan respon dengan suasana yang melegakan, jangan kemudian dijawab itu bukan tupoksi saya, saya tidak tahu. Saya minta tolong sensifitas kita pada hari ini terbangun lebih kuat di jajaran Dinas Sosial. Sensifitas kita menjadi penting untuk bisa menjadi bagian dari upaya pelayanan sosial. Dijawab, ya, inshaAllah minggu ketiga April, saya cek, ya,” tegas khofifah..
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Alwi mengatakan akan segera mengoordikasikan dengan jajarannya guna menjalankan apa yang menjadi penekanan dari Gubernur Jatim. “Kami akan segera menterjemahkan, dan hari ini mumpung kumpul akan kita adakan tindak lanjut dari penekanan-penekanan Ibu. Sehingga bisa langsung action plan, teman-teman UPT itu bisa mengadakan komunikasi dengan Kabupaten/ Kota dimana berada untuk mendata orang-orang non DTKS, sehingga mereka tidak menjadi orang yang terlupakan,” tandasnya. (ufi)
.jpg)
