Surabaya – Penyebaran virus corona (covid-19) yang semakin meluas dengan jumlah orang terpapar dan terinfeksi semakin meningkat berdampak pada kehidupan masyarakat. Pebijakan pemerintah seperti social distancing, berdiam di rumah dan lainnya berdampak pada ekonomi sebagian masyarakat. Karenanya, pemerintah pun diminta untuk melakukan beberapa langkah demi kelangsungan hidup masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menandaskan bahwa pemerintah wajib memberikan kepastian stok kebutuhan pokok di masyarakat tetap tersedia. Selain itu juga harus memberikan sanksi bagi penimbun bahan kebutuhan pokok serta bagi pedagang yang menaikkan harga secara sembarangan demi keuntungan pribadi.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang tidak dapat beraktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini terkait dengan kebijakan berdiam di rumah. Kriteria bagi menerima dapat menggunakan kriteria penerima PKH, atau dana social lainnya oleh pemerintah.
Yang tak kalah penting, lanjut Anik, pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara optimal bagi upaya memaksimalkan pencegahan persebaran Covid-19. Alokasi itu bisa dilakukan melalui beberapa cara yaitu pengurangan anggaran pemerintah untuk konsultasi kajian atau penelitian yang outputnya dokumen. Kemudian, pengurangan anggaran pemerintah untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Hasil pengurangan anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk pemberian stimulus ekonomi dan kompensasi. Kompensasi difokuskan pada pekerja harian lepas, pedagang kecil, buruh tani, buruh ternak, outsourcing atau kelompok masyarakat lainnya yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, ini bisa kerjasama dengan pemerintah desa/RT/RW untuk memberikan usulan nama KK yang dianggap pelru mendapatkan bantuan,” tandasnya, Rabu (25/3/2020).
Kemudian, Pemerintah juga harus secara tegas membatasi arus keluar masuk dari dan ke Indonesia. Hal ini jika pemerintah belum berani melakukan kebijakan Lockdown. Serta memaksimalkan thermal detector untuk pengawasan suspect yang akan masuk dan menekan sumber penularan Covid-19, baik dari luar negeri atau antar daerah yang selama ini dianggap sebagai wilayah dengan potensi persebaran Covid-19. Kemudian, penyemprotan disifektan anti virus secara massal di berbagai pusat-pusat keramaian, pusat-pusat ibadah, maupun kampong-kampung atau perumahan.
“Sinergi antar masyarakat akan membantu pemerintah dan pihak terkait memutus mata rantai persebaran Covid-19. Pembatasan kegiatan yang melibatkan sejumlah orang merupakan langkah taktis dan strategis memutus mata rantai persebaran Covid-19. Langkah ini dilakukan sampai jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, atau ketika kondisi persebaran Covid-19 dapat diatasi. Semua lapisan masyarakat harus aktif untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 ini. Semoga Alloh SWT memberikan memberikan perlindungan kepada warga bangsa Indonesia, khusus warga Jawa Timur agar terhindar dri berbagai mara bahaya yang disebabkan oleh bencana, penyakit menular, dan wabah. Amin Ya Rabbal’alamin,” pungkasnya. (ufi)
.jpg)
