JAKARTA-LETRA.ID Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 2 kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (Kukar) sebagai ibu kota baru Indonesia. Menurut rencana, proses pemindahan pemerintahan mulai dilakukan secara bertahap di 2024.
"Paling lambat 2024 pemindahan sudah dilakukan (tetapi) ini ada tahapannya. Tetapi 2024 paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Sebelum pemindahan ibu kota dilakukan, pemerintah akan memastikan dulu penetapan lokasi (penlok) hingga Rancangan Undang-Undang (RUU) soal pemindahan ibu kota baru yang ditargetkan selesai 2020 mendatang.
"2020 ini fase persiapan sudah selesai, mulai desain, masterplan sampai dasar perundangannya (maksudnya) RUU," sebutnya. Mengenai konstruksi infrastruktur, targetnya mulai dibangun di akhir 2020."2020 akhir sudah kostruksi," sebutnya.
Setelah pengumuman itu, Presiden Jokowi juga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang. "Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR RI," ujar Jokowi di Istana Negara. Jokowi telah menyurati Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengenai keputusan tersebut.
Terkait sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur, Jokowi mengaku memang banyak yang bertanya. "Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun," ujarnya.
Nantinya, 19 persen dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN. Meski demikian, APBN yang dimaksud, bukan hanya yang bersumber dari anggaran yang dialokasikan khusus bagi pembangunan ibu kota negara. "Namun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset yang ada nanti di ibu kota baru dengan yang ada di Jakarta," ujar Jokowi. "(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," ujar dia. (*)
.jpg)
