Surabaya – Kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) sudah berjalan satu tahun sejak dilantik pada 12 Februari tahun lalu. Seperti apa kinerja mereka selama satu tahun ini, inilah pandangan anggota DPRD Jatim di ulang tahun pertama kepemimpinan Khofifah – Emil.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjutak memandang pemerintahan Khofifah – Emil cukup gemilang. Bahkan dia memberikan skor 9 untuk skala angka 1-10. “Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah-Emil di tahun pertama adalah 9,” kata Sahat saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Selasa (11/2/2020).
Bahkan Sahat mengkaitkan nilai 9 itu dengan jumlah bintang yang ada di lambing Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang diikuti Khofifah Indar Parawansa. Dia menandaskan salah satu tolok ukur yang yang untuk penilaian nyaris sempurna itu adalah banyak program pro rakyat yang mulai diwujudkan sejak tahun pertama menjabat.
Selain itu, Sahat juga menilai bahwa pemerintah cukup konsisten menggelontor APBD untuk pengembangan SDM. Salah satu yang menjadi fokus dalam pengembangan SDM ini adalah pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya prosentasi anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, bahkan anggaran tersebut mencapai 35 persen dari total APBD Jatim tahun 2020 yaitu 35,1 triliun. Sahat membandingkan dengan privinsi lain yang mungkin tidak ada yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar itu. “Apakah ada (provinsi lain) yang sebesar komitmen pengembangan SDM di Jatim?,” kata Sahat.
Konsistensi dalam bidang pengembangan SDM yang dilakukan Khofifah ini dinilai bahwa dia mampi membaca haluan pemikiran dan kebijakan pemerintah pusat. Dimana, saat ini pemerintah pusat juga tengah fokus pada pengembangan SDM. Bagi Sahat, hal ini dianggap rellevan sebab Khofifah pernah menjadi salah satu menteri dalam cabinet Presiden Joko Widodo.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menilai bahwa Gubernur Khofifah juga telah mampu dan berhasil mengonsolidasikan jajaran pemerintah daerah dan provinsi. Konsolidasi tersebut tetap pada haluan kepentingan nasional di bawah pemerintahan pusat. Hal ini ditunjukkan dengan koordinasi yang telah berhasil dalam mengantisipasi gejolak daerah akibat beberapa keputusan pemerintah pusat yang sensitive.
Dalam bidang perdagangan, langkah Khofifah dalam menggenjot perdagangan juga cukup inovatif. Awal tahun ini, Pemrov pun mulai melakukan roadshow dagang dengan menemui sejumlah kementerian serta ke beberapa provinsi. “Pada hasil roadshow dengan Bapak Wapres, KH Ma’ruf Amin lalu, kami diminta untuk memetakan daerah yang diprioritaskan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita kedepan,”kata Sahat.
Kedepan, salah satu yang bakal menjadi tantangan Jatim di mata Sahat adalah mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. Yang mana, dalam Perpres tersebut tercantum 218 proyek strategis di Jatim. “Ini menjadi pijakan startegis yang menjadi perhatian bersama untuk pembangunan di tahun tahun kedepan. Karena besarnya anggaran untuk realisasi proyek ini, tak mungkin hanya bersumber pada APBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untuk menggandeng pihak ketiga,” katanya.
Sementara di mata Sri Subianti, Anggota DPRD Jatim, satu tahun perjalanan kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menilai bahwa masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terbuka, khususnya keterbukaan anggaran di masing-masing OPD.
Meski demikian, Subiati tidak menampik jika sudah ada OPD yang rekam jejaknya terlihat bagus. “Secara kinerja, kami melihat beberapa memang OPD sudah bagus. Tapi, ada yang salah satunya, jujur saja keterbukaannya kurang. Baik itu keterbukaan dalam anggaran,” ungkapnya.
Selain ketidakterbukaan soal anggaran, OPD tersebut juga dinilai kurang maksimal dalam perjalanan kinerjanya. Namun Subiati tidak mau mengatakan jika OPD itu tidak berjalan, sebab dikatakan berjalan jelas OPD tersebut berjalan. “Tapi kurang maksimal,” tambahnya.
Sri Subianti yang juga Anggota Komisi E ini juga mengatakan bahwa program layanan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-tas) melalui APBD Jatim harus dievaluasi. Sebab dia menilai masih ada kebutuhan anggaran tambahan untuk program tersebut. Anggaran tersebut bisa diambilkan dari APBD yang akan datang. “Kita harus evaluasi lagi Tis-tas itu. Bila masih perlu ada tambahan, ya nanti dialokasikan pada penambahan di APBD yang akan datang,” jelasnya. (ufi)
.jpg)
