Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menandaskan perlunya membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai salah satu perwujudan pelayanan masyarakat. Selain itu juga sebagai bentuk komitmen dari berbagai lembaga dan stakeholder.
Untuk itu, dia mendukung penuh atas pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemprov Jatim. Pencanangan tersebut disampaikan Wagub Emil, juga disertai sinergitas oleh berbagai lembaga pemerintahan guna pelaksanaan yang optimal.
“Kita percaya jika sinergi antar lembaga semacam ini adalah satu hal yang penting dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan masyarakat,” jelas Wagub Emil dalam sambutannya di acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Aula Mojopahit Gedung Keuangan Negara Prov Jatim, Selasa (11/2/2020) pagi.
Dia juga mengaku senang bahwa komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM saat ini sangat tinggi dengan berbagai mitra Kementerian Keuangan. Di sisi lain, keseriusan Kanwil Ditjen Perbendaharaan prov. Jatim dalam mewujudkan lingkungan pemerintahan yang berintegrasi dan jauh dari korupsi dirasa Wagub Emil juga turut membantu dalam memaksimalkan penyerapan anggaran daerah. Sehingga, dirinya menambahkan, secara tidak langsung, pencanangan Zona Integritas juga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan masyarakat memberi dampak positif bagi perekonomian Jawa Timur.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jatim, Dedi Dopandi. Dalam sambutannya dirinya menyebut jika pencanangan pagi itu merupakan sebuah bentuk komitmen dari seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan sebuah Reformasi Birokrasi khususnya pencegahan korupsi.
“Melalui deklarasi pagi ini, maka seluruh interaksi vertikal terkait perbendaharaan di seluruh Jatim sudah melakukan pencanangan Zona Integritas,” tuturnya.
Sementara itu, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini ditandai dengan Penandatanganan Piagam yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah di ubah dengan Permenpan & RB Nomor 10 Tahun 2019. (hms/ufi)
.jpg)
