SURABAYA (Lenteratoday) - Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pada beberapa komoditas termasuk sembako masih menarik perhatian berbagai kalangan. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi juga turut meminta pemerintah supaya menunda rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.
Seperti yang telah diketahui bahaw, pemerintah berwacana untuk menerapkan PPN pada bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, kemudian juga pada sektor pendidikan dan lainnya. Kusnadi menegaskan bahwa saat ini kondisi rakyat masih terbebani persoalan berat karena covid, dan dampaknya pada semua sektor.
"Saya kira kebijakan pengenahan PPN harusnya di tunda," terang Kusnadi.
Kusnadi menyampaikan, wacana pengenaan skema PPN tersebut bisa mengancam ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur. "Kalau Sembako kena PPN, maka toko-toko kecil para pelaku usaha mikro tepukul berat," terang Kusnadi.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menegaskan bahwa saat ini banyak masyarakat kecil yang mengandalkan hidup dari berjualan perancangan termasuk sembako di pasar. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan secara bijak adanya penerapan PPN itu. (ufi)
.jpg)
