Surabaya - Penetapan retribusi yang sudah di lakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya menuai banyak keluhan, salah satunya retribusi penggunaan Gelora Bung Tomo untuk pertandingan Persebaya. DPRD Kota Surabaya menilai kenaikan retribusi terlalu tinggi.
Selain dianggap terlalu tinggi, kenaikan retribusi juga tidak dijelaskan secara detail oleh Pemkot. Hal inilah yang menjadi sorotan Komisi B DPRD Surabaya. Sebab Dispora hanya menjabarkan besaran kenaikan retribusi tapi tidak dengan perinciannya.
John Thamrun, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Mengatakan harusnya Dispora melihat kepentingan masyarakat Surabaya. Diantaranya bagi pengembangan menunjang pembinaan kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Surabaya. “Salah satunya adalah sepak bola yang ditangani Persebaya, karena Persebaya adalah icon milik kota Surabaya,” katanya, Senin (27/1/2020).
Kalau bicara retribusi, Lanjut John, harusnya penetapan retribusi juga mengacu pada efek domino yang berimbas pada penjualan tiket dibayar warga kota Surabaya. “Kenaikan itu terdiri dari komoponen apa saja? karena dari dua pertemuan ini kami meminta (komponen) dari kenaikan itu apa? Tetapi dari Dispora tidak pernah memberikan, hanya menjelaskan perjam-jam. Kami meminta kenaikan itu komponennya apa?, masing-masing kenaikan berapa dan harganya berapa, tidak tercantum. Ini yang kita minta,” tegas John.
John menjelaskan bahwa tugas Dispora ialah mengayomi dan melindungi warga kota Surabaya untuk boleh menikmati acara-acara olahraga biarpun itu membeli. Kedua, seharusnya Dispora melakukan pembinaan kepada seluruh cabang olahraga. “Seharusnya dispora tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya,” jelas John usai rapat.
Selain itu, John juga mengatakan jika dalam penentuan kenaikan retribusi harusnya Dispora berkoordinasi dengan KONI. Sebab sudah ada UU no 3 tahun 2005 yang membahas tentang Dispora dan KONI harus dilibatkan di dalam menentukan pembinaan, pendayagunaan olahraga tentu di dalamnya termasuk gedung-gedung yang harus dipakai.
“Dispora selama ini bergerak sendiri tidak melibatkan KONI. Nah disinilah kelemahan yang harus diperbaiki oleh Dispora, sehingga dalam mengumpulkan beberapa retribusi juga harus mempertimbangkan dari pihak KONI yang membina olahraga itu,” tegas John.
John yang juga politisi PDIP ini menilai besaran retribusi yang ditetapkan itu tinggi. Sebab Dispora harus memperhatikan jika karangtaruna atau penduduk sekitar ingin menyewa bangunan milik pemkot. (ard/adv)
.jpg)
