Gubernur Minta Kepala Sekolah SMA/SMK Memonitor Para Siswa

Surabaya – Paska terjadinya aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi yang berakhir anarkhis dan diduga pelakunya kebanyakan dari kalangan pelajar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta pada Kepala Sekolah SMA dan SMK baik negeri maupun swasta se Jatim untuk melakukan komunikasi dengan komite sekolah serta menugaskan wali kelas untuk memonitor para siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengatakan bahwa dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Timur bersama Direktur Intelkam Polda Jatim dengan Kepala sekolah SMA dan SMK se Jatim yang dilakukan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Selasa (13/10/2020), Gubernur memberikan beberapa pengarahan kepada para kepala sekolah SMA SMK negeri dan swasta se Jawa Timur.

“Yang inti arahannya itu adalah yang pertama menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang, tetapi menyampaikan pendapat itu tentunya harus memahami apa yang disampaikan,” kata Wahid Wahyudi yang ditemui setelah pertemuan.

Dia menambahkan, yang kedua adalah memahami bagaimana cara menyampaikan pendapat, jangan sampai cara-cara anarkis yang dilakukan. Karena kalau melakukan cara-cara anarkis tentu akan merugikan para siswa itu sendiri. Jadi, lanjut Wahid, siswa diharapkan tidak menjadi korban karena ketidakpahamannya.

“Oleh karena itu Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Dir Intelkam Polda Jatim memberikan pengarahan agar para kepala sekolah melakukan komunikasi dengan para komite sekolah dan menugaskan wali kelas dan guru BP untuk memonitor para siswanya. Memonitor ini dalam rangka jangan sampai siswa ini menjadi korban, intinya itu,” tegasnya.

Terkait dengan langkah monitoring yang akan dilakukan, Wahid mengatakan banyak yang bisa dilakukan sekarang ini. Diantaranya dengan pembelajaran daring itu yang sudah berjalan mulai maret, sehingga fasilitas video conference dan fasilitas pembelajaran online ini bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pengarahan-pengarahan kepada siswa. Kemudian masing-masing wali kelas juga memiliki WA grup dengan para siswanya. WA group tersebut bisa menjadi salah satu alat untuk melakukan komunikasi dengan siswa sekaligus memberikan arahan-arahan kepada mereka termasuk juga diharapkan melibatkan OSIS.

Sedangkan untuk para siswa yang ikut melakukan unjuk rasa, Wahid mengatakan tidak ada sanksi. Namun demikian, dia menegaskan bahwa tugas siswa itu adalah belajar. Sehingga jangan sampai pada saat jam-jam pembelajaran justru siswa tidak mengikuti pembelajaran dan melakukan hal-hal yang sebetulnya dia tidak paham. “Ini artinya bahwa dunia pendidikan itu mendidik siswa untuk berlaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengungkapkan bahwa sebetulnya anak anak punya hak untuk menyuarakan aspirasi dan partisipasi mereka. Hal itu sudah diatur dalam konvensi hak anak  dan hak itu harus dilindungi. Sehingga mereka juga punya hak untuk berpartisipasi di samping bermain dan sebagainya.

“Cuman untuk partisipasi menyampaikan aspirasi itu tentu dalam konteks di mana sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis anak-anak. Pertanyaan besarnya sama dengan Ibu Gubernur, apakah kemudian konten dan tuntutan yang berkelindan di isu UU Cipta Kerja itu cukup bisa dipahami oleh anak-anak untuk ikut serta menyampaikan pendapatnya? bahwa di sana itu juga ada terkait dengan kluster pendidikan yang sekarang sudah dicabut itu,” kata Hikmah.

Untuk itu, lanjutnya, Hikmah yang merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak cukup merekomendasikan anak-anak ikut berunjuk rasa terkait penolakan UU Cipta Kerja. Sebab mereka berada pada situasi di mana itu tidak sesuai dengan peran tumbuh kembang mereka dan tidak sesuai dengan usianya. (ufi)