DPRD Jatim Minta Perubahan APBD 2020 Tetap Fokus Pada Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Surabaya – Dalam nota Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa diketahui bahwa terjadi perubahan pendapatan daerah yang berkurang hingga Rp3.527.238.799.367. Hal ini tentu berpengaruh terhadap anggaran belanja Provinsi Jatim.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menjelaskan ada perubahan anggaran pendapatan daerah yang lebih kecil dari perubahan belanja daerah mengakibatkan perubahan defisit, yaitu yang semula defisit Rp2.167.912.389.624 berubah menjadi sebesar Rp4.333.389.489.882,39 sen atau bertambah sebesar Rp2.165.477.100.258,39.

“Menyikapi kondisi ini, yaitu kita masih fokus pada penanganan dampak pandemik virus Covid-19, maka Badan Anggaran meminta agar belanja daerah pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 lebih diperioritaskan pada bidang Kesehatan serta dampak lainnya seperti ekonomi, sosial dan pendidikan,” tandasnya dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2020).

Sementara itu, anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim, A Iwan Zunaih menyadari bahwa dengan kondisi saat ini maka dibutuhkan recovery ekonomi. Namun demikian yang penting adalah konsep dari upaya tersebut. Salah satu yang menjadi gambaran Gus Iwan untuk bisa dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah dengan membangun infrastruktur ekonomi terlebih dulu. Dia mencontohkan dengan melakukan area-area ekonomi, perkumpulan ekonomi masyarakat kecil yang tentunya tidak berbenturan dengan protokol kesehatan.

Politisi asal Lamongan ini juga meminta pada Pemprov Jatim untuk menyentuh sektor pertanian. Menurutnya, selama ini sektor pertanian memang tidak terlalu terdampak dengan pandemik Covid-19 ini, namun demikian tetap membutuhkan sentuhan serta solusi dari pemerintah. Diantaranya dengan memberikan bantuan secara langsung serta memberikan kemudahan dalam akses penjualan hasil pertanian mereka.

Terkait dengan berkurangnya target pendapatan daerah, Gus Iwan berharap supaya pemerintah masih bisa mendongkrak pendapatan pajak hingga akhir tahun nanti. Hal ini sebagai upaya untuk memperkecil berkurangnya target pendapatan daerah Provinsi Jatim akibat pandemik Covid-19. Meski demikian, peningkatan pendapatan pajak daerah juga bergantung pada kondisi keuangan masyarakat.

“Fokusnya itu tadi, memang untuk menggenjot kembali pendapatan masih bisa dilakukan. Artinya potensi untuk meningkatkan pendapatan itu masih ada. Tapi, kalau ekonomi masyarakat seperti ini ya masih susah, dan yang didahulukan yaitu pemulihan ekonomi, tapi bagaimana caranya?” katanya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, Basuki Babussalam menjelaskan meski pada rancangan perubahan anggaran tersebut lebih fokus pada kesehatan dan pemulihan ekonomi, namun pemerintah juga diminta untuk tidak mengabaikan pembangunan yang lainnya. Diantaranya adalah perbaikan jalan jalan yang rusak. “Kalau tidak bisa membangun yang baru, maka masyarakat mungkin bisa mafhum. Terus kemudian transportasi jangan sampai tertanggu dan kebutuhan masyarakat dalam konteks perekonomian dan lainnya tidak tersuport. Hal ini harus menjadi kesepakatan bersama dan ini yang kita sampaikan ke eksektif atas nama fraksi PAN,” tandasnya.

Dia menambahkan bahwa penanganan kesehatan juga penting dan menjadi perioritas. Meski demikian jangan sampai program yang lain terabaikan. Karena itu, lanjutnya, dalam rapat koordinasi banggar dengan tim ekskutif Fraksi PAN menyampaikan jangan sampai ada kegagapan, sehingga sektor-sektor yang seharusnya menjadi penangung jawab pemerintah provinsi ini tidak tertangani dengan baik.

Disatu sisi, Basuki mengatakan pada prisipnya memang ada penurunan pendapatan target yang telah ditetapkan. “Dengan segala kondisi dinamika pandemik yang ada, maka sebagaimana arahan Pak Presiden untuk bangkit dari pandemik, dalam rapat banggar mengingatkan dan meminta tolong ibarat ini sebagai kesatuan kebutuhan, maka kebutuhan primer dan pokok tidak boleh dielakkan. Kita punya kewajiban yang sifatnya asasi yang tidak boleh memunculkan kesan Pemprov tidak hadir dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Dia menandaskan pada masa pandemik ini menjadi sebuah situasi yang harusnya dihadapi. Namun demikian, lanjutnya, yang jauh lebih penting adalah sistem pemerintahan harus jalan dan masyarakat harus terbantu. Kemudian semua hal yang bisa diberikan untuk masyarakat tetap harus diberikan.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi mengatakan, melihat kondisi pandemi seperti ini maka bisa memaklumi kalau pendapatan tidak sesuai target. Meski demikian, dia meminta supaya harus tetap dimaksimalkan jangan sampai koreksi itu prosentasinya besar.

“Ini tadi rapat dengan komisi C, dari data Bapeda, kalau dibandingkan dengan daerah lain di Jawa koreksi kita paling kecil, DKI kalau gak salah 50%, Jabar 40%, Jateng 38% dan Jatim dikisaran 31 % koreksi dari terget pendapatan. Sudah barang tentu mewakili Fraksi PKB kami berharap target pendapatan tetap bisa dimaksimalkan di perubahan APBD 2020 ini, karena kebutuhan untuk belanja sudah pasti,” katanya.

Terkait dengan fokus pemulihan ekonomi, Fauzan menjelaskan bahwa hal itu tetap harus diperioritaskan. Sebab, masuk di new normal ini semua berjalan dengan normal namun tetap harus dalam kewaspadaan bahwa ancaman pendemi itu masih nyata. “Kita harus berdampingan dengan virus itu, karena kita harus tetap keluar dan berakitifitas memastikan roda ekonomi tetap berjalan,” katanya.

Dia juga merasa optimis dengan sisa waktu yang ada, Pemprov Jatim masih bisa untuk memperkecil berkurangnya pendapatan daerah. Demikian juga dengan upaya untuk recovery ekonomi juga masih sangat memungkinkan dilakukan. (ufi)