Anggaran Minim, DPRD dan Wali Kota Malang Sepakat Prioritaskan Mitigasi Bencana Libatkan Masyarakat

MALANG (Lentera) - DPRD Kota Malang menyoroti minimnya anggaran untuk penanggulangan bencana di daerah dalam menghadapi potensi kemarau basah ini, sehingga perlu menjadikan mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas dengan memperkuat keterlibatan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan selama ini anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang terbilang minim, selama ini dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat terutama logistik cukup membantu penanganan bencana di daerah.

"Kalau dari dulu, BPBD minim banget, ya. Tapi alhamdulillah banyak peran serta dari provinsi dan pusat. Khususnya kalau dari provinsi itu logistik yang banyak," ujar Amithya, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, yang lebih perlu diperhatikan adalah penguatan di masyarakat agar dapat lebih siap menghadapi potensi bencana. Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini mengatakan sejumlah sarana dan prasarana memang masih kurang, sehingga ke depan perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Memang ada beberapa sarpras yang memang kurang kalau dari BPBD, saya berharap ke depan bisa menjadi prioritas. Karena bagaimana pun yang kita selamatkan itu kan masyarakat," tambahnya.

Mia menilai, Kota Malang memiliki sejumlah kerawanan bencana. Mulai dari banjir, longsor di daerah bantaran sungai, hingga potensi longsor sampah akibat perilaku masyarakat. Ia mencontohkan peristiwa longsor sampah yang terjadi baru-baru ini dan hampir membahayakan permukiman.

"Nah ini kan yang harus masyarakat coba pahami juga. Untungnya longsornya ke jalan, kalau misalnya ke rumah, itu kan bahaya juga," jelasnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menekankan, perilaku masyarakat sangat menentukan dalam mencegah bencana. Edukasi lingkungan di tingkat warga menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan bersama-sama.

"Potensi kerawanan bencana di Kota Malang itu sebetulnya banjir tapi bisa dibilang banjir lokal. Saya berharap itu bisa termitigasi dengan hal-hal kecil, tapi cukup bermakna untuk masyarakat," ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi potensi bencana. Menurutnya, peran masyarakat dalam menjaga saluran drainase melalui kerja bakti rutin menjadi kunci pencegahan banjir.

"Saluran sudah ada, sudah bagus, kalau gak dimanfaatkan sebaik mungkin pasti akan kena dampaknya," ujar Wahyu.

Ditambahkannya, banjir kiriman dari daerah sekitar juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi. Untuk itu, pihaknya telah mendorong adanya kerja sama tiga daerah di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, dalam mitigasi bencana.

"Salah satunya di koordinasi Malang Raya kemarin, saya juga sudah menyampaikan ke Kementerian ATR, Bu Gubernur, bahwa kami ini ada di Malang Raya. Usulannya adalah adanya kerja sama tiga daerah di Malang Raya. Harapannya ini bisa dipertimbangkan dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais