SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Samwil, menilai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah sejatinya bukan persoalan utama. Menurutnya, yang terpenting adalah kecerdasan pemerintah daerah dalam mengambil langkah, khususnya membedakan objek pajak antara lahan pertanian dan kawasan permukiman.
“Semestinya yang dimaksud cerdas adalah pemerintah harus bisa memilih dan memilah. Untuk tanah pertanian dan perkebunan ya jangan dinaikkan,” ungkap Samwil, Senin (18/08/2025).
Politisi Partai Demokrat terebut mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mensejahterakan petani dan memperkuat sektor pertanian, sementara di sisi lain pajak tanah justru melambung tinggi. Kondisi ini, kata dia, memicu masyarakat keberatan.
Samwil menekankan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebijakan pajak seharusnya mengikuti regulasi yang berlaku.
Ia menilai, kenaikan PBB masih dapat diterapkan apabila dikenakan pada tanah yang beralih fungsi atau diperjualbelikan, termasuk dalam pungutan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Itu bisa dinaikkan pajaknya. Jika tidak alih fungsi maka jangan dinaikkan. Akhirnya masyarakat bawah tidak tertekan,” tambahnya.
Lebih lanjut, legislator dari Dapil Gresik–Lamongan itu menyoroti masalah yang muncul akibat kenaikan PBB yang dinilai berlipat ganda dalam waktu singkat, di tengah kondisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang juga telah meningkat sebelumnya.
“Mestinya bertahap, karena ekonomi warga masih lemah. Masyarakat tidak punya duit, tapi tanahnya banyak. Itu sangat terasa,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Co-Editor: Nei-Arifin BH
.jpg)
