Ketua DPRD Palangka Raya Ingatkan BPJS, Keterbukaan Data Kunci Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran

PALANGKA RAYA (Lentera) – BPJS Kesehatan diminta agar lebih terbuka dalam penyajian data, terutama yang berkaitan dengan peserta, pelayanan, dan pemanfaatan program BPJS Kesehatan di wilayah Kota Palangka Raya.

Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, keterbukaan data sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

"Penyajian data yang transparan akan memudahkan pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional tersebut," papar Subandi, Sabtu (9/8/2025).

Ia mengatakan, dengan adanya data yang jelas, akan dapat diketahui berapa jumlah peserta aktif, sebaran penerima bantuan iuran, hingga tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat.

Subandi menekankan, keterbukaan informasi juga akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan, seperti pelayanan yang belum merata, keluhan peserta, maupun hambatan administrasi. Sehingga solusi dapat disusun secara cepat dan tepat.

"DPRD berkomitmen mendukung penuh upaya peningkatan layanan BPJS Kesehatan di Palangka Raya, namun dalam pelaksanaannya memerlukan dasar data yang akurat," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, keterbukaan data bukan hanya untuk kepentingan pengawasan, tetapi juga untuk perencanaan anggaran dan kebijakan di sektor kesehatan.

Keterbukaan data sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini mengingat sebagian pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta tertentu menggunakan anggaran daerah, karena itu DPRD berkepentingan untuk memastikan penggunaannya tepat guna.

Ia juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, agar data pelayanan dapat terintegrasi dan mudah diakses.

Subandi menambahkan, keterbukaan data bukan berarti mengabaikan perlindungan terhadap informasi pribadi peserta. Pengelolaan data harus tetap mematuhi ketentuan perlindungan privasi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Melalui keterbukaan data, diharapkan pelayanan BPJS Kesehatan di Palangka Raya menjadi lebih baik, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Novita/Editor: Ais