SURABAYA (Lentera) — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur menyampaikan lima rekomendasi strategis untuk meningkatkan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur. Rekomendasi itu disampaikan pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim untuk diperjuangkan dalam forum rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
Ketua Badko HMI Jatim, Yusfan Firdaus, menilai banyak BUMD di Jawa Timur selama ini belum memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Kinerja yang stagnan dan kurangnya orientasi pada prinsip-prinsip bisnis modern menjadi sorotan utama.
“BUMD hari ini banyak yang tidak sesuai dengan kaidah bisnis modern dan peraturan tentang BUMD banyak yang bertentangan dengan role bisnis yang ada,” ungkap Yusfan, Selasa (24/06/2025).
Yusfan menyebut bahwa kehadiran BUMD seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar entitas administratif. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh dan reformulasi kebijakan yang bersifat progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Yusfan menjelaskan lima poin rekomendasi strategis untuk memperkuat peran dan fungsi BUMD di Jawa Timur yaitu : Pertama, pembentukan Holding BUMD melalui Regional Investment Management Office (RIMO): Lembaga ini dinilai mampu memperkuat koordinasi dan konsolidasi seluruh BUMD agar memiliki arah dan kebijakan investasi yang terintegrasi. Kedua, reformulasi regulasi utamanya terhadap PP 54/2017 dan Perda 08/2019, agar regulasi BUMD lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan mampu mendorong inovasi.
Kemudian, yang ketiga adalah integrasi BUMD ke Ekosistem Proyek Strategis Nasional (PSN): Dengan harapan BUMD tidak berjalan sendiri, tetapi mampu bersinergi dengan BUMN dan menjadi bagian dari proyek strategis berskala nasional. Keempat, restrukturisasi tata kelola evaluasi BUMD, yakni dengan memindahkan fungsi koordinasi dan evaluasi dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim ke lembaga profesional dan otonom seperti Badan Pengembangan BUMD di bawah naungan eksekutif dan legislatif.
Dan, kelima, keterlibatan legislatif dalam Proses Rekrutmen Direksi dan Komisaris BUMD: Khususnya dalam pelaksanaan Fit and Proper Test, agar proses pengangkatan pejabat strategis BUMD lebih akuntabel dan berintegritas.
Yusfan menyebut bahwa Badko HMI secara khusus menyampaikan rekomendasi ini kepada Fraksi PKB karena fraksi tersebut selama ini dinilai konsisten dalam mendorong perbaikan tata kelola BUMD. “Apresiasi setinggi-tingginya karena FPKB sangat menyambut dengan baik terhadap aspirasi yang kami sampaikan, khususnya tentang pengelolaan BUMD yang harus lebih optimal dan transparan,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan Fraksi PKB terhadap aspirasi publik mencerminkan pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan BUMD benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. “Langkah Fraksi PKB yang terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi BUMD patut didukung,” tegasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
