SURABAYA (Lentera) — Penghentian sementara layanan penerbangan komersial di Bandara Dhoho Kediri menuai keprihatinan dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif. Ia memperingatkan bahwa jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah, bandara yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah ini bisa kehilangan fungsi strategisnya.
"Saya prihatin atas berhentinya layanan penerbangan Bandara Dhoho yang notabene adalah hasil proyek strategis nasional (PSN)," ungkap Khusnul Arif, Sabtu (21/6/2025).
Penghentian penerbangan hingga akhir Juli 2025 dinilai sebagai sinyal lemahnya perencanaan strategis dan lambatnya dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Khusnul menyebut hal ini sangat berisiko bagi kepercayaan publik, terhadap proyek-proyek strategis lain yang digadang pemerintah.
Pernyataan resmi dari PT Angkasa Pura I yang menyebut alasan perawatan armada Citilink dinilai Khusnul tidak cukup kuat, ia justru menganggap ada persoalan yang lebih mendasar terkait rendahnya okupansi penumpang.
“Saya baca infonya dari beberapa media, statemen dari Angkasa Pura I yang saya baca dari beberapa media, perihal alasan penghentian sementara dari penerbangan Bandara Dhoho adalah karena keterbatasan armada atau maintenance armada. Menurut saya ini alasan klasik ya, saya menduga bukan karena itu, tetapi karena okupansi penumpang yang memang masih rendah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khusnul menyoroti kurangnya konektivitas dan sinergi antrdaerah sebagai salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat menggunakan Bandara Dhoho. Ia menyebutkan bahwa jadwal penerbangan yang hanya dua kali seminggu dan dilayani satu maskapai, serta harga tiket yang lebih tinggi dibanding Bandara Juanda, membuat masyarakat lebih memilih alternatif lain meski harus menempuh perjalanan lebih jauh.
“Hal ini menjadi salah satu penyebab calon penumpang yang berada di seputaran Kediri Raya lebih memilih alternatif lain yang lebih fleksibel dan ekonomis meski harus menempuh jarak lebih jauh termasuk ketika harus ke Bandara Juanda,” paparnya.
Salah satu kelemahan utama menurut Khusnul adalah belum adanya grand desain operasional yang rampung, serta minimnya keterlibatan 13 daerah penyangga dalam pengembangan kawasan sekitar bandara.
"Minim kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah penyangga ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya campur tangan dari Pemprov Jatim sebagai jembatan ataupun mediator atau fasilitasi penghubung antara Kabupaten Kediri dengan 13 daerah penyangga bandara," tegasnya.
Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan pemda, dilibatkan dalam evaluasi menyeluruh agar dapat merumuskan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Khusnul menekankan pentingnya menciptakan ekosistem industri dan pariwisata di kawasan sekitar bandara. Hal ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan aktivitas ekonomi dan menarik arus mobilitas masyarakat.
"Karena ketika bicara pariwisata, orang akan berlama-lama berada di Kediri dan 13 daerah penyangga, dan ketika ada industri, akan semakin banyak aktivitas dari khususnya luar Jawa Timur ini untuk masuk dan berlama-lama di Kediri karena ada kegiatan ekonomi, kegiatan industri yang terjadi di 13 daerah penyangga," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
