SURABAYA (Lentera) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar tidak gegabah dalam menyerukan warga menolak dan melaporkan juru parkir (jukir) liar.
Ia menilai, jika tidak dibarengi dengan sistem pendukung yang memadai, imbauan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.
“Kami mendukung pelibatan warga dalam pengawasan, tapi jangan sampai keselamatan mereka dipertaruhkan. Harus ada sistem penanganan yang cepat, terstruktur, dan menjamin perlindungan,” ucap anggota dewan yang akrab disapa Cak YeBe ini, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, warga bisa saja berhadapan langsung dengan jukir liar yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan memiliki pola intimidatif. Tanpa perlindungan sistemik, warga rentan menjadi korban tekanan atau bahkan kekerasan.
“Tidak semua jukir liar itu bergerak sendiri. Ada yang terorganisir. Kalau warga dibiarkan bertindak sendiri, itu berisiko,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga menyoroti kinerja sistem pelaporan seperti Command Center 112 dan aplikasi Wargaku. Ia menekankan respons terhadap laporan harus berlangsung dalam hitungan menit, bukan jam atau hari.
Di sisi lain, Cak YeBe menekankan penegakan hukum tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Lembaga resmi seperti Satpol PP harus tampil sebagai ujung tombak.
“Satpol PP jangan hanya tampil simbolik. Harus betul-betul diberdayakan sebagai garda depan penegakan perda,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi A akan segera memanggil Satpol PP untuk rapat kerja guna mengevaluasi efektivitas pengawasan di lapangan. Ia menegaskan penertiban tidak boleh bersifat insidental atau hanya muncul saat isu viral.
“Harus ada pola kerja yang berkelanjutan, bukan reaktif,” tambahnya.
Lebih jauh, Komisi A juga mendorong agar pemerintah di tingkat bawah seperti lurah dan camat turut aktif dalam edukasi dan pengawasan. Peran RT/RW juga dianggap strategis dalam membangun tata kelola parkir yang tertib dan adil.
“Kalau hanya sebatas imbauan tanpa infrastruktur pendukung, itu akan jadi wacana kosong dan justru bisa memecah masyarakat bawah,” tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
