JAKARTA (Lentera)-Pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto terkait revisi UU No 34 tahun 2024 tentang TNI. Ini artinya pembahasan revisi segera dimulai.
"Perlu diketahui bersama pimpinan dewan menerima surat dari Presiden RI yaitu Nomor R/12/Pres/2025 tanggal 13 Februari 2025: Hal menunjukkan wakil pemerintah untuk membahas rencana perubahan UU atas UU No 34 tahun 2004 tentang TNI," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir dalam rapat paripurna di DPR, Selasa (18/2/2025).
Adies pun bertanya, apakah anggota sepakat untuk meneruskan pembahasan."Apakah dapat disetujui?" kata Adies.
"Setuju," jawab anggota dewan.
Namun belum dijelaskan rinci terkait kapan rapat perdana pembahasan Revisi UU TNI ini akan berlangsung.
Revisi tersebut salah satu poin pentingnya mengatur soal prajurit TNI yang berwenang di sektor militer di sipil.
Peneliti sektor keamanan dan HAM SETARA Institute Ikhsan Yosarie memaparkan, ada tambahan revisi di pasal-pasal krusial yang membuka pintu bagi prajurit TNI atau duduk di jabatan sipil.
"Pasal 39 melalui penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI dan Pasal 47 yang membuka ruang perluasan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil tanpa melalui mekanisme pensiun dini. Usulan perubahan pada dua pasal ini berpotensi memutarbalikkan arah reformasi militer dan cita-cita amanat reformasi yang selama ini terus dirawat," kata Ikhsan lewat keterangan tertulis, Rabu (18/7/2025).
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
