Atasi Krisis Ekonomi, DPRD Jatim Minta Pemerintah Segera Mencairkan Anggaran

Surabaya – Untuk cepat memulihkan kondisi ekonomi yang saat ini merosot serta melepaskan diri dari ancaman resesi maka diperlukan langkah – langkah cepat. Salah satu langkah yang bisa dilontarkan adalah dengan mengucurkan anggaran baik yang ada di APBN maupun APBD untuk menjalankan program-program pemerintahan.

“Himbauan pemerinah pusat, Presiden dan Gubebrnur segera melaksanakan belanja yang maksimal. Belanja pemerintah harus dijalankan secara maksimal, karena apa pertumbuhan ekonomi memang selalu berbanding lurus dengan investasi yang masuk. Sekarang investasi asing dan swasta lagi lemah. Posisi ini harus segera diambil pemerintah pusat atau daerah. Sesegera anggaran di APBN dan APBD dibelanjakan seacara masimal,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto.

Dia menandaskan bahwa sebenarnya mudah melihat indicator terkait dengan pencairan anggaran tersebut. Hal itu bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan sosial maupun bantuan bantuan hibah, batuan langsung maupun keuangan. Bantuan dari pemerintah inilah yang akan memberikan dorongan pada kekuatan daya beli masyarakat. Sebab, dalam kondisi saat ini semua sector merasakan dampak pandemic covid-19.

“Tetapi ada tiga sektor yang sebetulnya saat ini masih produktif dan maksimal yaitu sektor pertanian, UMKM, maupun perkebunan. Sektor ini yang berbasis peternakan perikanan. Dan untuk mereka segera dibuatkan satu skema cermin anggaran dimana itu bisa langsung dikelola mereka,” kata politis dar Fraksi Demokrat ini.

Untuk itu, diperlukan bantuan dari pemerintah untuk menopang permodalan bagi para petani. Sehingga para petani mulai dari petani beras, jagung, kedelai, dan sebagainya bisa berproduksi secara maksimal. “Kita turun ke 38, saat kita turun ke lapangan itu kita koordinasi dengan Bank UMKM, Bank jatim, dan dispenda,” katanya.

Koordinasi ini agar segera ada pertahatian untuk  permodalan khususnya pada kalangan masyarakat menengah ke bawah termasuk untuk para petani. Serta, lanjut Agus Dono, pemerintah tidak perlu khawatiri terkait dengan pengembalian pinjaman modal pada kalangan menengah ke bawah. Sebab rata-rata golongan menengah ke bawah ini yang saat ini aman. Mereka itu masih siap membayar, sebab mereka masih memegang kepercayaan,” katanya.

Agus Dono juga mengatakan bahwa beberapa hari lalu Gubernur menyampaikan pada para OPD supaya menjalankan perintah secara tegak lurus. Bahkan dia malah melarang untuk melakukan inovasi yang tidak bisa memaksimalkan Nawa Cita. Di satu sisi, dia menekankan pentingnya gotong royong, bergandengan tangan untuk mengatasi kesulitan. (ufi)