SURABAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggaran tersebut akan diambilkan dari APBD.
Sayangnya, wacana tersebut ditentang oleh Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono. Menurutnya, program MBG sangat baik jika tidak mengambil dari uang APBD Surabaya.
"Untuk memberi Makan Bergizi Gratis, saya pribadi maupun DPRD pasti setuju kalau tidak mengambil uang APBD Kota Surabaya," kata Baktiono, Jumat (17/1/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan ini menuturkan, seharusnya biaya program MBG dilakukan secara gotong royong, tidak hanya Pemkot Surabaya tetapi juga Pemprov Jatim.
"Kalau mau itu sharing gotong royong, pemerintah provinsi juga ikut urun. Misalnya pemerintah pusat 60 persen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 30 persen, Pemerintah Kota Surabaya 10 persen, kami mendukung," tuturnya.
Namun adanya peraturan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) terkait pemerintah daerah harus menyediakan MBG hingga menghabiskan APBD sejumlah Rp 1 triliun 1 miliar.
Baktiono menyebut, anggaran sebesar itu hanya diserap oleh beberapa pihak, tidak untuk masyarakat seperti UMKM.
"Itu sepertinya juga ada perusahaan katering, harusnya pemerintah itu berpikir, berkhidmat bagaimana mengangkat semuanya tadi bukan seperti monopoli, libatkan UMKM," sebutnya.
Untuk itu, Baktiono berharap, pelaku UMKM di Surabaya diberikan pelatihan agar produk yang dihasilkan sesuai standarisasi Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jangan isinya, tapi kandungan makananya. Karena setiap daerah memiliki selera yang berbeda, kantin sekolah itu libatkan itukan UMKM juga," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
