DPRD Jatim Soroti Tak Maksimalnya Serapan APBD 2019

Surabaya – Masalah penyerapan anggaran pada APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (ODP) mendapat tangapan dari beberapa komisi. Mereka menilai jika ada beberapa yang dinilai belum maksimal.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna tentang laporan komisi terhadap pertanggungjawaban APBD Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2019, Senin (20/7/2020). Martin Hamonangan, juru bicara dari Komisi D DPRD Jatim mengatakan bahwa salah satu OPD rekanan Komisi ini yang penyerapan anggaran dinilai masih kurang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Khusus mengenai Bappeda memang menyatakan telah terjadi serapan tidak optimal 88,62 % pada belanja tidak langsung mohon jadi koremendasi Bappeda,” katanya.

Kurang maksimalnya serapan anggaran juga terjadi pada OPD – OPD yang menjadi rekan dari Komisi E DPTD Jatim. Juru bicara Komisi E, Hari Putri Lestari mengatakan bahwa serapan anggaran di semua OPD yang menjadi rekanan rata rata mencapai 90,3 %.

“Capaian indikator knerja utama dan kinerja Jatim yang berdampak pada perwujudan visi pembangunan Provindi Jatim yang telah ditetapkan dalam RPJMD Jatim 2019-2024. Bahwa visi pembangunan Provinsi adalah terwujudnya masyarakat Jatim yang adil, sejahtera, unggul berahlak dengan tata kelola pemerintah yang partisipatoris, inclusif, melakukan kerja bersama  dan semangat gotong royong,” tandasnya.

Dia menandaskan bahwa serapan anggaran dan capaian menjadi indikator kinerja daerah dan kinerja utama Provinsi Jatim 2019. “Diketahui bahwa serapan anggaran semua mitra kerja komisi E, rata-rata sebsa 90,3 %, dan capaian indikator kinerja provinsi jatim 109,44%,” tandasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa serapan angaran KONI Jatim juga berkisar 93,4 %. Dari dana anggaran Rp 210 M atau terdapat Rp 13.098.378.586 dana hibah tidak terserap karena bayak dari atlit yang tidak jadi berangkat bertanding akibat pandemic Covid-19.

Meski demikian, Komisi E yang membidang masalah kesra sangat mengapresiasi atas serapan anggaran dan capaian indicator kinerja. Meski demikian ada beberaa catatan yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya.

Dia menandaskan, catatan yang paling penting diantaranya masalah pandemic covid-19 telah berdampak pada banyaknya pekerja buruh yang di PHK dan dirumahkan. Banyak PMI diPHK dan dideportasi. “Maka Pemprov Jatim harus melakuan pendataan dan reskeling melalui 16 BLK di Jatim. Komisi E sangat mendukung segala kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa serapan anggaran tersebut menjadi evaluasi Gubernur Jatim. Gubernur telah melakukan pertemuan dan sepakati bahwa setiap OPD akan memastikan komponen yang melibatkan pengadaan barang dan jasa agar segera di susun action plan nya.

“Memang ada beberapa kombilasi ada yang kontrak. Memang secara profil serapan uang mukanya tidak ditarik didepan. Bukan berarti ini ada keterlambatan pelaksanaan serapan dan memang ini masih bisa dicapai, tetapi tidak secara matematis seperti angka yang tertera dalam serapan,” tandasnya.

Hal ini juga melihat dari factor lainnya seperti profil serapan yang dilakukan rekanan itu sendiri. Tetapi progres pelaksanaannya tidak sepenuhnya sama dengan progres serapannya untuk kegiatan tertentu. Tapi kami melihat masih ada ruang untuk meningkatkan lagi kecepatan pelaksanaan penyeranpan anggaran. (ufi)