Madiun -
Kemenko PMK, Muhadjir Effendi didampingi Bupati dan Kapolres Madiun meninjau langsung pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Jalan Raya Tiron No.5, Kab. Madiun.
Muhadjir mengatakan bahwa menurut laporan Bupati, evaluasi pelaksanaan distribusi di Kab. Madiun cukup baik meskipun ada penambahan-penambahan data yang belum tercatat.
Namun demikian, dirinya mengingatkan kembali instruksi Presiden agar yang penting adalah distribusi terlebih dahulu tanpa harus menunggu data tertata rapi.
"Pak Presiden sudah mengatakan, yang penting dibagi dulu, kalau nunggu datanya rapi, orangnya kelaparan," tutur Muhadjir pada Jumat (17/07/2020).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa penerima Bantuan Sosial Tunai saat ini merupakan susulan dari yang sebelumnya belum tercatat, padahal sebenarnya lebih berhak. Sehingga ketika pembagian kali ini, tidak mendapat Rp 600.000 tetapi Rp 1.800.000.
Meskipun warga yang semestinya tidak menerima malah terlanjur menerima. Hal tersebut dapat diatasi dengan dikeluarkan dari daftar tanpa harus mengembalikan uangnya.
Hal tersebut juga merupakan cara kita mengatasi data baru yang bukan dari BPKS yang diambil langsung dari warga melalui dari RT RW dan musyawarah desa.
"Jumlah penerima bantuan di wilayah Kab. Madiun ada 6.262 orang. Data tersebut merupakan jumlah susulan dalam tanda petik miskin baru," jelasnya.
Dirinya datang kesini sebagai Menko PMK untuk mengontrol, mengkoordinasi, mengsinkronkan, mengendalikan. Menurut penilaiannya, untuk Kab. Madiun sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk prosentase nasional penyaluran BST sudah di atas 85% .
Muhadjir memaparkan bahwa untuk distribusi BST di wilayah Jawa Timur tidak ada masalah. Karena daerah terpencil di Madiun masih dapat dijangkau. "Untuk orang yang sudah berumur dan lokasinya jauh, PT. Pos mengantarkan sampai ke lokasi. Dirinya yakin PT pos sudah bekerja dengan sangat baik," pungkasnya. (Ger)
.jpg)
