Kediri - Pemkot Kediri memfasilitasi rapid test pengunjuk rasa yang akan berdemo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang akan digelar di depan Gedung DPRD Kota Kediri, hari ini (Kamis (16/7/2020)
Hal ini dilakukan untuk menekan penularan Covid-19 dan menghindari munculnya klaster penyeberan baru Covid-19. Rapid test tersebut akan dilakukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) Covid-19 Kota Kediri.
Rencana unjuk rasa akan dilakukan kelompok massa yang mengatasnamakan Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri Raya. Mereka tidak hanya dari warga Kota Kediri saja, namu juga diperkirakan juga dari Kabupaten Kediri, namun lokasi unjuk rasa salah satunya berada di Kantor DPRD Kota Kediri.
"Rencana unjuk rasa mengumpulkan banyak orang, info yang kami terima 800 - 1.000 orang. Jadi, kami khawatir menjadi klaster baru penyebaran, sehingga diputuskan menurunkan tim medis untuk melakukan rapid test di lokasi," kata juru bicara TGTPP Covid-19 Kota Kediri, dr. Fauzan Adima M.Kes, Rabu (15/7/2020).
Ditambahkan, kami bisa memahami warga berniat menyampaikan hak berpendapat, tapi TGTPP juga konsen untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Kediri, karena unjuk rasa ini potensi terjadinya kerumunan massa, jangan sampai menjadi klaster baru.
"Nanti kami akan minta data pengunjuk rasa, agar kalau ada yang reaktif bisa kami tindak lanjuti dengan protokol Covid-19," tutup Fauzan Adima.
Di tempat terpisah, Kepala Kesbangpol Kota Kediri, Tanto Wijohari menyatakan menghargai masyarakat yang bernecana menyampaikan pendapat, namun mengingat situasi di Kota Kediri sedang tidak kondusif berkumpulnya banyak orang, seeloknya cukup dengan perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dan mencegah penularan corona.
"Pemkot Kediri menyarankan kalau bisa pengunjukrasa mengirim perwakilan untuk beraudiensi dengan DPRD, jadi tidak ada kerumunan orang yang tidak memungkinkan physical distancing", kata Tanto Wijohari.(gos)
.jpg)
