Trenggalek – Saat ini, bukan eranya masyarakat berbondong-bondong ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan. Pelayanan pemerintah seharusnya sudah menyesuaikan dengan era revolusi industry 4.0. itulah yang saat ini digagas Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin untuk diterapkan di pemerintahannya.
Gus Ipin, sapaan Bupati Trenggalek ini menggungkapkan, untuk menuju pelayanan berbasis teknologi informasi yang diberi nama Government 4.0 diawali dengan adanya smart center. “Beberapa minggu ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) berusaha mensinkronkan OSS yang ada di pusat dengan sistem yang ada di OPD-OPD,” tuturnya.
Sebagai penunjang dan pendukung program Government 4.0, Gus Ipun juga akan membuat Mall Online pelayanan publik. Mall online menjadi salah satu basis pelayanan online di berbagai bidang pelayanan. Harapannya, pelayanan bisa lebih mudah. Contoh, wajib pajak PBB tinggal scan barcode dan membayarnya melalui Go Pay, atau Link Aja, atau dengan menggunakan metode pembayaran-pembayaran online lainnya.
“Saya yakin kalau pelayanan makin dipermudah, kepuasan masyarakat semakin tinggi. Tentu ini sesuai dengan program Pak Jokowi. Sehingga, ada banyak benefit yang bisa didapat masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipin memaparkan jika pelayanan semakin baik, maka kepuasan masyarakat juga akan semakin baik. Dampaknya, secara otomatis masyarakat akan percaya dengan pelayanan di Trenggalek dan tidak berpindah ke daerah lain.
Bentuk transformasi pelayanan ini, lanjut Gus Ipin, seperti yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Transformasi yang dibangun Ridwan Kamil menggunakan empat tahapan, yang pertama disebut dengan Government 1.0, dimana pemerintah hanya akan menjalankan program atau kegiatan jika sudah ada aturan pendukungnya.
Kemudian, pada tahap kedua adalah Government 2.0. Pada tahapan ini pemerintah akan menjalankan program dan kegiatannya setelah ada aturan yang pendukung dan juga ditunjang dengan dana serta orienstasi hasil. Selain itu juga didorong dengan adanya penghargaan. “Setelah ada peraturannya dan ada tambahan penghasilannya, maka baru kerja. Tapi kalau tidak ada tambahan penghasilan, nanti dulu,” kata Bupati termuda ini.
Untuk itu, Gus Ipin menandaskan bahwa saat ini yang menjadi targetnya bersama tim TAPD dan seluruh jajaran adalah mengupayakan adanya tambahan penghasilan, bahkan tambahan peghasilan itu bisa naik hingga dua kali lipat dimulai PAPBD tahun 2019 ini.
Setelah dua tahapan tersebut baru ke tahap Government 3.0. Pada tahapan ini, pemerintah tidak hanya memanfaatkan sumber daya APBD atau pemerintahan saja, tetapi merangkul semua stakeholder. Diantaraya public private partnership, apakah itu NGO, private sector, wiraswasta, hingga konsultan, semua dirangkul mencapai cita-cita dan visi bersama. “Inilah yang sudah dicapai oleh kota maju, public private dialognya berjalan dengan baik,” tandasnya.
Untuk menuju ke arah itu, akan dimulai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan membuat beberapa investasi. Diantaranya dengan investasi melalui atraksi pariwisata serta memanfaatkan aset Pemkab atau aset Perhutani. Dengan cara itu, diharapkan tidak sampai mengeluarkan dana dari APBD dan APBN melalui skema Equity Crowdfunding.
Terakhir, Goverment 4.0 atau yang lebih dikenal dengan pelayanan digitalisasi. Pada tahap ini sudah tidak jamannya orang yang membutuhkan pelayanan datang ke kantor pemerintah atau ke kantor tertentu. Namun, pelayanan masyarat sudah bisa didapat tanpa datang ke kantor pelayanan. Tentu, dalam pelayanan ini harus berbasis teknologi informasi sehingga bisa diakses dari berbagai tempat dan kapan saja. “Kita bercita-cita bisa mewujudkan kesana (pelayanan berbasis teknologi informasi),” pungkasnya. (ais)
.jpg)
