Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyiapkan protokol kesehatan Covid-19 terhadap destinasi-destinasi wisata berbasis alam di Indonesia.
Langkah ini ditujukan untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal di era kenormalan baru, setelah industri pariwisata merosot selama pandemi.
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Kosmas Harefa mengatakan, penerapan protokol kesehatan itu akan mengutamakan prinsip Cleanliness, Health, and Safety (CHS).
"CHS ini diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata Indonesia paska covid-19," katanya dalam siaran pers yang dikutip Bisnis.
Menurutnya, destinasi wisata berbasis alam memiliki risiko penularan yang lebih rendah dibanding dengan destinasi wisata di perkotaan yang biasanya mengundang kerumunan orang.
Meski demikian, dia menyatakan tidak ingin risiko penularan yang minim ini disepelekan. Karenanya, pemerintah ingin memastikan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata berbasis alam telah dilengkapi sarana pendukung.
"Ketika fasilitas tidak mendukung, kita promosi kemanapun orang tidak akan percaya. Kuncinya adalah cleanliness, health, safety. Kita harus membangun kepercayaan orang untuk berwisata ke tempat kita," tambahnya.
Dia melanjutkan pengoptimalan destinasi wisata berbasis alam akan berkontribusi pada perekonomian daerah. Saat wisatawan datang, maka lapangan kerja tercipta.
Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata, pemerintah bahkan mengucurkan stimulus dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun untuk membangun destinasi berkualitas.
"Pemerintah juga menstimulasi perjalanan wisata domestik dengan meluncurkan program wisata In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epic Sale. Tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari wisata domestik yang semula hanya 55 persen menjadi 70 persen," katanya lagi.
Pariwisata bahari terpukul
Dari seluruh sektor pariwisata, bahari adalah salah satu yang terpukul pandemi covid-19. Survei yang dilakukan Persatuan Usaha Selam Indonesia (PUSI) terhadap 152 pelaku usaha yang tersebar di lokasi destinasi prioritas wisata bahari menyebutkan, sebanyak 66,2 persen pelaku di sektor ini menghentikan operasi selama pandemi. Sementara itu, 93 persen responden mengaku sudah tidak memiliki pemasukan.
Kerugian yang timbul akibat Covid-19 mencapai Rp75,8 miliar dan sebanyak 1784 pekerja di sektor pariwisata bahari terdampak. 44 persen pekerja dirumahkan tanpa tanggungan, 26 persen dirumahkan dengan tanggungan, dan 4,5 persen terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan formula untuk mendongkrak wisata bahari paska pandemi.
Strategi yang disiapkan antara lain memberikan relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pinjaman bank, penyusunan protokol kesehatan menghadapi tata kenormalan baru, membangun wisata bahari berbasis desa, hingga melakukan promosi wisata melalui media online dengan memberikan jaminan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Dia mencontohkan, pengembangan wisata bahari berbasis desa yang tengah digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya yakni wisata mangrove hingga taman coral. Destinasi wisata bahari berbasis desa ini mendorong agar perekonomian desa berputar sebagai imbas dari kunjungan wisatawan.
Pengembangan wisata berbasis desa atau desa wisata bahari (Dewi Bahari) mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus berfungsi melestarikan ekosistem pesisir.
Selain itu, Dewi Bahari juga diharapkan mengubah perilaku masyarakat pesisir untuk lebih meningkatkan kesadaran sekaligus melestarikan budaya pesisir. Artikel ini sudah tayang di E-Paper Lentera Today edisi hari ini (Jumat, 3/7/2020) -Ist/abh.
.jpg)
