Direktur Rumah Reformasi Kebijakan Riant Nugroho menyebut pembukaan kembali sektor pariwisata dan penerapan digital tourism tidak efektif untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.
Riant beralasan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak memiliki rumus pariwisata baru di tengah pandemi Covid-19 yang bertumpu pada protokol kesehatan. Menurut Riant, protokol kesehatan di tengah pandemi bertentangan dengan rumusan industri pariwisata yang mensyaratkan mobilitas wisatawan.
“Pariwisisata dalam new normal bakal tidak menyenangkan bagi konsumen dan produsen pariwisata. Mana menyenangkan kita pakai masker lalu foto-foto dan tidak terlihat mulut kita jika senyum atau tidak,” kata Riant saat memberi keterangan dalam Webinar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (26/6/2020).
Selain itu, Riant mengatakan protokol jaga jarak di dalam pesawat dan juga harga yang lebih mahal bakal menyulitkan wisatawan. “Digital tourism tidak ada duitnya, uang rakyat ikut defisit, kita berpikir apakah rakyat ingin pariwisata ketika mereka tidak ada duitnya,” kata dia.
Seperti diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberi izin kepada sektor pariwisata alam untuk dibuka kembali secara bertahap di tengah upaya adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan izin tersebut hanya diberikan kepada kawasan pariwisata alam yang berada di 270 kabupaten atau kota yang berada di zona hijau dan kuning.
“Kawasan-kawasan pariwisata alam yang direncanakan akan dibuka secara bertahap untuk melakukan aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat resiko Covid-19 yang paling ringan,” kata Doni saat memberi keterangan di BNPN, Senin (22/6/2020).
Kawasan pariwisata alam itu, menurut Doni, meliputi wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, dan geopark.
Pariwisata alam nonkawasan konservasi terdiri dari kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.
“Kawasan pariwisata alam tersebut dapat dibuka secara bertahap sampai dengan batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal,” kata dia (Ist/abh).
.jpg)
