Jakarta – Belum satu bulan dilantik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membuat kebijakan mengundang kontroversi yaitu ingin menambah utang. Rencana tersebut dianggap malah akan membebani keuangan Negara.
Kritikan itupun disampaikan oleh Anggota DPR RI Heri Gunawan. Dia mengatakan Menkeu akan menambah utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan kepada para investor asing. Rencana penambahan utang ini dilakukan dengan dalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit dan kebutuhan negara yang membesar.
“Jalan pintas yang diambil Kementerian Keuangan dengan cara menerbitkan global bond secara tidak langsung membuktikan bahwa tidak adanya perbaikan ekonomi selama lima tahun belakangan ini. Pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target dan penerimaan pajak yang selalu meleset. Selama ini pemerintah tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas,” paparnya.
Padahal, lanjut Heri Gunawan, kondisi harga komoditas saat ini mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global. Surat utang tersebut dikabarkan akan diterbitkan dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi dollar AS dan Euro. Masing-masing sebesar 1 miliar dollar AS untuk tenor 30 tahun dan EUR 1 miliar untuk tenor 12 tahun. Itu berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049.
“Apa yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani pada periode keduanya ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tidak ada hal yang baru. Utang, utang, dan utang,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Semetara, beberapa waktu lalu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, dalam keterangan resmi di Jakarta mengatakan Kemenkeu akan mengkombinasikan pembiayaan, baik dari domestik maupun internasional. Diantaranya adalah dengan berencana menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing atau dual-currency berdenominasi dollar AS dan euro, masing-masing sebesar satu miliar dollar AS untuk tenor 30 tahun dan satu miliar euro untuk tenor 12 tahun.
Dia mengatakan bahwa Penerbitan SUN dual-currency dilakukan pada momentum yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil. Termasuk juga dengan menjaga kecukupan likuiditas dalam negeri. SUN juga untuk mengatisipasi pelebaran anggaran APBN Tahun Anggaran 2019, sebagai implementasi kebijakan counter-cyclical. (ist/ufi)
.jpg)
