SURABAYA (Lenteratoday) - Seluruh civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, memberikan pernyataan sikap atas kondisi demokrasi Indonesia yang sedang terjadi saat ini.
Rektor Untag Surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., mengatakan, bahwa banyak kekuasaan pemerintah yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon (pasangan calon).
Dalam hal ini, terdapat keberpihakan yang dilakukan sehingga pemerintah dianggap tidak netral.
"Kami merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum. Hal ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD NKRI , kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara," kata Prof. Nug ketika ditemui Plasa Proklamasi Graha Wiyata Untag Surabaya, Senin (5/02/2024).
Dalam pernyataan sikap ini, pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan
kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.
"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional. Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini; untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini; untuk menjaga bumi, air, tanah Indonesia demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera. Dibawah pilar panji-panji nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman dan kreativitas, kami, segenap Civitas Akademika," ungkapnya.
Selain itu, Untag juga menolak adanya politik dinasti dan intimidasi, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menuntut pemerintahan yg bersih dan berwibawa, dan menuntut etika bernegara dan berpemerintahan.
Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk .enolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi, menolak politik dinasti, menolak politik uang dalam pemilu, dan menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok, serta .engembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri Junjung tinggi peradaban, Jangan patahkan nurani karena ambisi.
"Mudah-mudahan pernyataan sikap yang kami sampaikan didengar oleh pemerintah dan harapannya terjadi demokrasi politik yang jujur saat Pemilu nanti," tukasnya.
Reporter: Amanah Nur Asiah (mg)|Edior: Arifin BH
.jpg)
