Jakarta – Pengangkatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru oleh Presiden Joko Widodo membuka komentar dan pertanyaan. Salah satunya dari Anggota DPR RI.
Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ferdiansyah, mengimbau segera dilakukannya hubungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan. Hal ini akibat dikembalikannya nomenklatur Pendidikan Tinggi (Dikti) ke Kemendikbud.
“Saya hanya berkomentar, mudah-mudahan Pak Menteri yang baru itu segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dia bisa menjawab kebutuhan di masyarakat dengan keinginan Presiden,” kata Ferdi, sapaan akrabnya, usai menerima kunjungan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Penggabungan nomenklatur Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud yang sebelumnya menyatu dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 2014 lalu, membuat sektor pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah, hingga Pendidikan tinggi akan terkonsentrasi menjadi satu. Ferdi menilai hal ini bukannya akan berjalan tanpa hambatan.
Meski demikian, Ferdi mengatakan hambatan bisa diatasi dengan kembali melakukan koordinasi. Menurutnya, hal tersebut sebagai bagian yang kerap kali mudah untuk dikatakan, namun ketika dilaksanakan sering menemui hambatan. “Saya punya keyakinan, ini bisa berjalan tapi jangan terlalu lama. Seandainya ada penyesuaian, kami minta pada Pemerintah penyesuaian selama 3-4 bulan aja. Jangan lebih dari itu,” imbuhnya.
Ferdi menyayangkan meski sudah menjadi prioritas utama, agenda pendidikan vokasi masih belum mendapatkan perhatian di masyarakat.“Nampaknya ketika mengarah pada vokasi, pemahaman orang masih beda. Di masyarakat pendidikan vokasi tidak keren, pendidikan vokasi bukan sarjana, ini yang harus juga diberikan karena imej masyarakat masih agak kurang pas mengenai pendidikan vokasi,” tandas Ferdi.
Untuk itu, legislator dapil Jawa Barat XI tersebut menyarankan perlu adanya kampanye mengenai pendidikan vokasi guna meminimalisir kelemahan dan kekurangan yang saat ini belum optimal dijalankan oleh pemerintah. “Padahal, untuk ke depannya dan saat ini sudah ada Sarjana Terapan, bahkan Profesor Terapan pun sudah ada, itu sebagai kebijakan DPR bersama Dikti saat itu,” tutup Ferdi. (ufi)
.jpg)
