Pekerjaan rumah (PR) langsung menyambut Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin terpilih 2019-2024. Sektor ekonomi dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu yang terberat.
Jokowi dan Ma’ruf amin telah sah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 5 tahun mendatang. Sebagai periode kedua Presiden Jokowi, secara objektif, banyak kemajuan yang sudah ditorehkan. Namun tidak sedikit yang membutuhkan perbaikan dan ada juga yang cenderung bertolak belakang dengan cita-cita awal menjabat.
Masih ingatkah dengan kalimat berikut ini? "Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya". Ya betul sekali, itu adalah kalimat Nawacita keempat.
Seolah kontradiktif, revisi Undang-undang KPK yang disahkan September lalu mulai berlaku tanggal 17 Oktober kemarin. Memang tidak semua pasal akan otomatis berlaku juga.
Menurut pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, ada beberapa poin yang belum secara otomatis berlaku yaitu poin yang membahas tentang dewan pengawas dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.
Menurut Transparency Internasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di angka 38 pada 2018 membuat Indonesia nangkring di posisi 89. Memang ada perbaikan sejak 2015 dari sisi skor. Namun Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, India dan China.
Sebenarnya masalah korupsi ini adalah masalah yang dibenci oleh investor. Menurut survei World Economic Forum (WEF), faktor paling krusial yang bikin investor malas menggelontorkan duitnya ke Indonesia adalah korupsi.
Relokasi investor asing dari Indonesia ke negara Asia Tenggara lain, terutama Vietnam, Malaysia, dan Thailand, merupakan satu dari sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.
Investasi yang keluar dari Indonesia mengakibatkan pengangguran meningkat dan konsumsi rumah tangga menurun, seperti Tiur, yang berimbas pada melambannya pertumbuhan ekonomi. Jumlah serapan tenaga kerja total maupun serapan tenaga kerja pada proyek PMA terus berkurang sejak 2016. Pada tahun 2016 serapan tenaga kerja pada proyek PMA mencapai 950 ribu orang atau sekitar 68% dari total serapan tenaga kerja.
Jumlah tersebut turun pada tahun 2017 menjadi 770 ribu orang atau sekitar 65% dari total serapan tenaga kerja total. Pada 2018, serapan tenaga kerja pada proyek PMA kembali turun menjadi 490 ribu atau hanya 51% dari total serapan tenaga kerja
Jokowi juga telah mengatakan bahwa investasi asing (FDI) merupakan kunci bagi Indonesia agar bertahan di tengah ancaman resesi dan ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh semakin intensnya perang dagang Amerika Serikat dan China.
"Pertumbuhan ekonomi lambat di kuartal dua, khususnya menjelang Lebaran, padahal itu titik tertinggi dalam satu tahun di mana konsumsi rumah tangga harusnya mencapai di atas 5,2 atau 5,3%. Tapi kelas menengah atas justru menahan belanja, mungkin khawatir soal kebijakan perpajakan, ada juga yang khawatir soal struktur kabinet mendatang," kata Bhima Yudhistira Adhinegara, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta.(ins)
.jpg)
