Jakarta-Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya akan berfokus memangkas birokrasi yang berpotensi menghambat investasi. Pada pidato pelantikan presiden, Minggu (20/10) ia meminta tingkatan jabatan eselon di pemerintahan dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?" kata Jokowi saat pidato pelantikan presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Ia meminta tingkatan eselon dipangkas menjadi dua level. Yakni diganti dengan jabatan fungsional."Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," tegasnya.
Dalam pidato pelantikan presiden, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan birokrasi. Ia akan melakukan hal tersebut secara besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucapnya.
Selain itu, eks Wali Kota Solo itu juga meminta para menteri, pejabat negara dan birokrat agar serius dalam bekerja. Tujuannya tak lain agar tercapai program pembangunan dalam visi misi Jokowi.
Dia menegaskan tak akan segan mencopot pejabat hanya main-main. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegas Jokowi.
Pada periode keduanya, Jokowi menginginkan ada transformasi ekonomi. Indonesia, kata dia, harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa Indonesia. "Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Ide ini sebenarnya sudah mencuat saat periode pertama Jokowi. Pada tahun 2016, saat Wakil Presiden masih dijabat Jusuf Kalla, dia tak memungkiri ada rencana rasionalisasi PNS karena terlalu ‘gemuk’.
"Kami membuat program 10 tahun yang ujungnya nanti Eselon III dan IV akan hilang," kata Kalla Pada 31 Mei 2016 di kantornya.
Sebenarnya untuk saat ini, banyak PNS di beberapa Kementerian dan Lembaga yang tidak pernah beranjak dari jabatan Eselon III dan IV hingga mereka memasuki masa pensiun. Fenomena seperti itu dianggap Kalla membuat sebuah lembaga menjadi gemuk dan menghabiskan banyak anggaran.
Maka itu, pembatasan tersebut akan membuat PNS memperjuangkan diri agar pantas untuk dimutasi ke jabatan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka dia akan dirasionalisasi alias dirumahkan.
Program rasionalisasi menjadi satu hal yang harus dilakukan demi efisiensi belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Program tersebut ditujukan untuk menghemat pengeluaran anggaran sekaligus meningkatkan keterampilan para pegawai.
Jumlah PNS di Indonesia saat ini berkisar di angka 4,5 juta jiwa, 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019. Jika dihitung menggunakan teknologi dan mengharapkan sumber daya manusia yang unggul, sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS.
Dicontohkan, dengan rasionalisasi satu juta PNS saja bisa berimbas pada pengurangan beban keuangan negara atas belanja rutin pemerintah lantaran ada 200 daerah di Indonesia dengan belanja rutin untuk PNS mencapai 80 persen. Angka tersebut dianggap terlampau tinggi karena belanja rutin daerah tak boleh lebih dari 40 persen.
Ditargetkan, belanja rutin untuk PNS di pemerintah pusat bisa di bawah 30%, di Pemprov seharusnya 35-40%dan kabupaten/kota tidak boleh lebih dari 50%.(ist)
.jpg)
