Surabaya – Rencana pemberlakukan new normal life seperti yang diprogramkan pemerintah dinilai belum bisa dilaksanakan di semua daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendukung program tersebut untuk mengembalikan kondisi masyarakat akibat wabah covid-19.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Khosanah Hidayati mengatakan bahwa penerapan new normal belum bisa dilakukan pada daerah yang pertambahan kasus positifnya masih cukup tinggi. Namun demikian, daerah yang tingkat penyebarannya sudah melandai dan mampu dikontrol maka bisa diterapkan new normal life.
Meski demikian dalam penerapan new normal life harus dibarengi dengan aturan pemberlakukan protokol kesehatan yang ketat."New normal bisa dilakukan akan tetapi tetap dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat," kata Khosanah, Kamis (3/6/2020).
Sedangkan untuk daerah yang penambahan kasus positifnya masih tinggi salah satunya adalah Surabaya. Sehingga di Surabaya belum layak untuk diterapkan new normal life. Sehingga, jika memang akan diterapkan new normal life di Surabaya maka perlu dilakukan pengkajian ulang.
"Kalau kita bicara secara umum bisa ya, tetapi kalau Surabaya susah karena kenaikan juga masih lumayan setiap harinya," terang Khosanah.
Bahkan jika memang “dipaksakan” untuk diberlakukan new normal life di Surabaya, maka bisa berdampak buruk. Sebab kenaikan positif covid-19 masih belum melandai. “Mungkin Jatim juga tidak akan memberlakukan new normal," tandasnya.
Khosanah menuturkan, kebijakan new normal life dilaukan untuk membangkitkan roda perekonomian di Jatim. Dia meyakini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah melewati kajian yang mendalam.
Anggota komisi D DPRD Jatim itu khawatir jika tidak ada kebijakan new normal, maka roda perekonomian di Jatim akan semakin terpuruk. Karena itu, dia sangat mendukung kebijakan tersebut dengan memperhatian kondisi daerah-daerah.
"Bagaimanapun roda perekonomian harus tetap berjalan. Rakyat sudah bosen di dalam rumah itu beberapa bulan, mau ngapain gitu loh. Saya rasa pemerintah mengambil kebijakan ini sudah melakukan kajian dan berbagai cara," tambahnya.
Jika memang diterapkan new normal life di Jatim, maka Khosanah meminta agar Pemprov Jatim membuat aturan tentang pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ketika new normal life diberlakukan. Aturan untuk tetap memberlakukan sosial distancing, menggunakan masker dan mencuci tangan harus benar-benar disosialisasikan ke masyarakat, agar mereka tidak teledor dan mengakibatkan angka penularan Covid-19 di Jatim semakin tinggi. (ufi)
.jpg)
