Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meregulasi atau bahkan menutup platform media sosial melalui rangkaian cuitan di Twitter. Hal tersebut disampaikan Trump karena Twitter menandai cuitannya dengan tanda cek fakta.
Perseteruan mengemuka dan memanas setelah pengelola Twitter memberikan peringatanb cek-fakta atas dua cuitan Trump terkait kemungkinan manipulasi dalam pemungutan suara 2020 dan tuduhan pada mantan politisi Joe Scarborough atas kematian staf kongres Lori Klausutis.
Twitter menilai cuitan Trump berpotensi menyesatkan. Badai cuitan kemudian bermunculan mengomentari unggahan di Facebook atas omongan Trump itu.
Trump kemudian menuduh balik bahwa Twitter mencampuri urusan pemilu AS. Sengketa ini kembali mencuat setelah Twitter menambahkan tautan cek fakta di bawah cuitan-cuitan Trump untuk pertama kalinya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan menandatangani surat perintah eksekutif terkait media sosial pada Kamis (28/05), kata Gedung Putih.
Detail perintah tersebut belum diketahui dan belum jelas apa langkah regulasi yang bisa diambil presiden AS, tanpa undang-undang baru yang hanya bisa disahkan di Kongres.
Pejabat Gedung Putih tidak memberi informasi lebih lanjut saat ditanyai oleh wartawan yang bepergian bersama Trump di Air Force One pada Rabu (27/05).
Sebelum menuju Florida dari Washington untuk menyaksikan peluncuran pesawat SpaceX yang ditunda karena cuaca buruk, Trump kembali menuding Twitter dan media sosial lainnya bias tanpa memberikan bukti.
Trump juga terus mengritik media sosial di akun Twitternya, dengan mengakhiri sebuah tweet dengan "Kini mereka akan menjadi benar-benar GILA. Tunggu!!!"
Pada Selasa (26/05) Trump bercuit, tanpa bukti apapun: "Sangat TIDAK MUNGKIN (TIDAK MUNGKIN!) pengiriman surat suara lewat pos tidak dipenuhi kecurangan."
Twitter pun menunjuk label peringatan di bawah tweet tersebut dan memberi tautan ke sebuah halaman yang mengatakan klaim Trump tersebut "tidak berdasar."
Pada Rabu (27/05) Trump mengancam akan "sangat mengatur" atau bahkan "menutup" platform media sosial.
Kepada 80 juta pengikutnya di Twitter, ia berkata bahwa Partai Republik merasa media sosial "benar-benar membungkam pendukung partai konservatif" dan ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dalam tweet sebelumnya, ia mengatakan Twitter "benar-benar membungkam kebebasan berpendapat."
Presiden eksekutif Twitter Jack Dorsey merespon kritik atas kebijakan pemeriksaan fakta di platform tersebut dalam serangkaian tweet: "Kami akan terus menunjukkan informasi yang tidak benar atau bermasalah terkait pemilihan umum di seluruh dunia."
Trump menulis hal serupa di Facebook soal pengiriman surat suara lewat pos pada Selasa (26/05), namun tidak ada cek fakta di platform itu.
Dalam wawancara dengan saluran TV Fox News, Rabu (27/05), pimpinan Facebook Mark Zuckerberg mengatakan sensor di media sosial bukanlah "respon yang tepat" bagi pemerintah yang sudah khawatir soal sensor. Fox mengatakan wawancara penuh dengan Zuckerberg akan diputar Kamis.
Twitter telah memperketat kebijakan-kebijakannya dalam beberapa tahun terakhir, setelah dikritik bahwa respon perusahaan yang lambat meningkatkan jumlah akun palsu dan misinformasi di platform tersebut.
Beberapa perusahaan teknologi terbesar di AS juga telah dituding melakukan praktek-praktek anti kompetisi dan melanggar privasi penggunanya. Apple, Google, Facebook, dan Amazon menghadapi investigasi anti-monopoli oleh lembaga-lembaga federal atau di negara-negara bagian, serta oleh Kongres AS.
Kabar perintah eksekutif Trump membuat saham Twitter dan Facebook jatuh dalam sesi perdagangan Rabu di New York (Ist-abh).
.jpg)
