Surabaya – Pemprov Jatim telah mengucurkan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan senilai Rp100 ribu. Bantuan tersebut langsung masuk dalam dengan top up ke rekening masing-masing KPM melalui Himbara (Himpunan Bank Negara).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis Kelurahan sudah dikucurkan untuk 333.022 keluarga. Dia juga sudah mengirimkan surat pencairan bantuan itu sudah dikirim ke para bupati/walikota.
“Seluruh KPM se Jatim yang menerima BPNT itu di top up oleh Pemprov. Ini kalau tidak dikonfirmasi khawatirnya mereka tidak tahu, karena ini tidak kelihatan. Tapi mereka akan tahu ketiga digesek untuk belanja, kok saldonya tidak habis, karena memang ada tambahan Rp 100 ribu dari Pemprov,” ungkap Khofifah, Jumat (1/5/2020).
Pemberian bantuan ini khusus untuk kelurahan karena yang berbasis Desa ini sudah ada anggaran Rp 2,322 miliar dari Dana Desa untuk bantuan tunai desa. Bantuan sosial bagi mereka yang terdampak covid-19 di Jawa Timur berbeda dengan provinsi yang lain. Sebab di Jatim diserahkan kepada bupati/ walikota sebab mereka yang lebih mengetahui masyarakat mana yang sudah menerima bantuan dari pemerintah atau belum.
Khofifah menandaskan, bentuk menyisiran mereka yang mendapatkan bantuan sosial ini berlapir lagi. Mulai yang pertama adalah bentuk PKH (Program Keluarga Harapan). Kedua yaitu masyarakat penerima PKH dan BPNT, serta ada yang hanya menerima BPNT saja. Ketiga, merupakan masyarakat yang menerima bantuan sembako untuk 9 bulan karena terdampak covid-19.
“Di Jatim, jumlah penerima bantuan sembako itu ada 1.042.000. Pembagiannya sudah ada per kabupaten/kota dan yang paling tahu adalah bupati/walikota,” jelas Khofifah.
Keempat, bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan. Bantuan ini diberikan pada non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dia menontohkan penjual pecel yang sebelumnya tidak masuk DTKS, karena ikut terdampak maka bisa dimasukkan jenis bantuan ini. “Penentuan rakyatnya yang terdampak dari covid-19 untuk menerima bantuan sosial dari Kemensos yang keempat ini diberikan pada Para bupati/walikota, mereka yang lebih tahu,” tandas Mantan Mensos ini.
Kelima yaitu korban PHK atau dirumahkan, bantuan ini berupa kartu prakerja. Keenam, ada Dana Desa yang digunakan untuk memberikan bantuan bagi mereka terdampak. Ketujuh, adalah batuan dan Pemprov Jatim yang diberikan pada masyarakat yang belum tersisir dari enam jenis bantuan diatas.
“Misalnya, di Kota Surabaya ada sebanyak 45 ribu KK yang terdampak covid-19 mendapat bantuan sosial dari Pemprov Jatim. Walikota yang menentukan siapa terdampak agar tidak overlap. Kemudian Sidoarjo sebanyak 65 ribu KK, ini lebih banyak karena industrinya lebih padat dan Gresik sebanyak 500 KK lebih yang terdampak dari sektor industry,” tandas Khofifah.
Terkait dengan bantuan ini, Pemprov mencairkan untuk Surabaya sebanyak Rp 27 miliar, lalu untuk Sidoarjo sebesar Rp 39 miliar dan Gresik sebesar 21 miliar
Kedelapan itu bantuan berasal dari refocusing dan realokasi anggaran APBD kabupaten/kota. Bantuan itu diberikan kepada mereka yang belum tersisir oleh jenis-jenis bantuan sebelumnya. “Ini sumbernya mengacu pada Inpres No.4 tahun 2020, SKB antara Mendagri dan Menkeu, serta SE Mendagri terkait pengurangan pengadaan barang dan jasa hingga 50% untuk kegiatalan layanan kesehatan covid-19 atau dampak sosial ekonomi covid-19,” beber Khofifah.
Terakhir atau yang kesembilan, adalah bantuan kepada warga non Jatim yang tinggal di Jatim atau warga ber KTP Jatim yang tinggal di luar Jatim seperti di wilayah Jabodetabek. “Mereka ini bisa masuk ke Radar Bansos. Bantuan ini di luar yang delapan jenis bantuan tadi dan akan disisir oleh Pemprov Jatim,” pungkas Gubernur Khofifah.
Masih di tempat yang sama, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak berharap kepada bupati/walikota di Jatim supaya bisa memaksimalkan kuota yang diberikan kepada Jatim terkait bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu untuk 3 bulan dari Kemensos. Pasalnya, Jatim mendapat kuota sebanyak 1,18 juta lebih KPM.
“Batas akhir untuk memasukkan data bantuan tunai dari Kemensos di luar BPNT ini Senin 4 Mei hingga pukul 24.00. Jadi kami harap ini bisa dimaksimalkan kuotanya oleh seluruh kabupaten/kota di Jatim. Sebab hingga kemarin masih cukup banyak kuota yang belum terisi,” ungkap Emil.
Ia mengakui pengumpulan data by name by address masyarakat calon penerima bantuan tunai dari Kemensos ini tidak mudah dilakukan oleh kabupaten/kota karena harus juga dipastikan bantuan tersebut nantinya bisa tepat sasaran. (ufi)
.jpg)
