Kejutan dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari tadi. Di tengah hujan kritik pelanggaran etik, Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Firli Bahuri ditetapkan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023. Sarkasme, komisi antirasuah jadi Mabes Polri Cabang Kuningan pun menyeruak.
"Bayangkan jadi apa negeri ini kalau KPK nanti cuma jadi seolah Mabes Polri Cabang Kuningan. Jadi alat melindungi kepentingan politik, ini sama dengan Orde Baru jilid II," ujar Penasihat Komisi saat mendengar kabar tersebut.
Menurut Tsani, dipilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK periode 2019-2023 berpotensi menjadi alat untuk melindungi kepentingan politik. Terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK yang baru menjadi ironi karena KPK sebelumnya menyatakan bahwa dia melanggar kode etik berat.
Setidaknya ada tiga peristiwa yang dicatat KPK terkait pelanggaran itu. Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuang Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018. Kemudian, KPK mencatat Firli pernah menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018. Setelah itu, KPK juga mencatat Firli pernah bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.Bahkan, KPK sudah melayangkan surat resmi terkait hal tersebut ke DPR RI.
Untuk diketahui, Irjen Firli Bahuri saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Dia juga merupakan mantan Deputi Penindakan KPK. Irjen Firli mendapat suara dari seluruh anggota Komisi III, yaitu 56 orang. Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari. "Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin rapat.
Tsani menyatakan siap mundur sebagai penasihat sebelum pimpinan baru komisi antirasuah periode 2019-2023 dilantik. Ia menambahkan, dirinya bersama pegawai komisi antirasuah lainnya akan terus fokus pada perjuangan antikorupsi hingga masa pimpinan KPK periode 2015-2019 berakhir pada Desember 2019. "Menuntas perjuangan tersisa dan mundur sebelum pimpinan baru dilantik," kata Tsani.
Sementara itu, Saut Situmorang sudah resmi menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK. Ini surat perpisahan Saut kepada segenap jajaran pegawai lembaga antirasuah itu.Saut menyatakan mundur dari pimpinan KPK mulai Senin 16 September 2019. Sebelum mundur, dia akan melaksanakan dua kegiatan lagi di luar Jakarta.
"Saudara saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan yang mengasihi kita semua. Izinkan saya bersama ini menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pengunduran diri saya sebagai pimpinan KPK, terhitung mulai Senin 16 September 2019 (masih ada dua kegiatan lagi di Yogyakarta Sabtu-Minggu 14/15 September 2019, Jelajah Dongeng Anti Korupsi)," kata Saut dalam suratnya, Jumat (13/9).
Pengunduran diri ini dilakukan Saut usai DPR memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK pada dini hari tadi. Saut juga menitip pesan kepada Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo agar tetap konsisten. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai KPK. Surat ini dikirimkan Saut via email kepada pegawai KPK.
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan itu menjadi kewenangan KPK."Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya semuanya ada di, kewenangan DPR," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).Hal itu disampaikan Jokowi dalam tanya jawab di jumpa pers mengenai revisi UU KPK. Dalam jumpa pers itu, Jokowi memaparkan catatannya terhadap draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR.
Kepolisian RI atau Polri menyambut baik dipilihnya Firli sebagai ketua KPK. Apalagi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigen Dedi Prasetyo, Firli dinilai hasil pilihan Komisi III DPR dalam proses yang akuntabel. "Polri sangat menghargai kemudian memberikan apresiasi kepada anggota legislatif, DPR RI, yang telah melaksanakan proses penentuan capim KPK secara demokratis, kemudian transparan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).
"Publik semua bisa melihat, disiarkan secara live, langsung, secara akuntabel dan sesuai dengan kompetensinya," ujarnya. Menurut Dedi, saat ini hubungan antara institusi kepolisian dengan KPK sangat solid dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi. "Tentunya saat ini memang hubungan antara Polri dan KPK sudah sangat solid, dalam hal penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi, juga hubungan sangat baik sekali," ujarnya.
"Dari mulai proses-proses penangkapan, penyitaan, penggeledahan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya supervisi terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani Polri, sangat baik hubungannya dengan KPK," kata dia.(dtc,kcm,ins)
.jpg)
