SURABAYA,LETRA.ID- Setelah berhasil menjadi fraksi baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat gebrakan. Satu minggu setelah pelantikan, anggota dewan dari PSI membuka pos pelayanan masyarakat. Pos aduan ini buka mulai hari Senin hingga Kamis, pukul 08.00 -10.00 WIB di ruang Fraksi PSI. Rakyat bisa mengeluarkan aspirasi dan uneg-uneg nya mengenai segela permasalah, terutama terkait tugas dewan maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Yang perlu dibantu, ya kita persilahkan masyarakat, seperti pengaduan tentang BPJS atau apa boleh. Nanti kita sampaikan ke dinas terkait,” Tjutjuk Supariono salah satu anggota Fraksi PSI DPRD Surabaya saat dihubungi lewat telepon, Kamis (12/9).
Menurutnya, tugas legislatif dengan eksekutif tentunya berbeda. Jadi, tugasnya sebagai anggota legislatif hanya membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait, seperti pemerintah kota.
Semenjak dibukanya pos pengaduan masyarakat, Tjutjuk mengungkapkan, ada macam-macam pengaduan yang memang benar-benar perlu dibantu. Seperti masalah IMB, air PDAM mati, bahkan pengaduan yang dirasa tidak wajar.
“Contoh, pernah ada suami istri bertengkar masuk ke pos pengaduan PSI. Kita ya cuma tertawa, tapi ya yak apa ya. Jadi kebanyakan masyarakat tidak bisa membedakan. Akhirnya kita nggak jadi anggota dewan tapi penasihat pernikahan, ada juga yang seperti itu,” seru cerita dia.
Selain itu, ketika melakukan penyelesaian kebijakan, ia menjelaskan, PSI akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan cara duduk bersama. Karena, dia menilai selama Surabaya dipimpin oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini telah mengalami banyak kemajuan.
“Kadang bawahannya kayak anak kecil nakal-nakal dikit, kalau bisa duduk rembukan kan enak dari pada langsung gontok-gontokan,” ujar dia.
Dari beberapa aduan yang masuk, PSI baru melakukan koordinasi terkait air PDAM yang mati pekan ini. Meski belum menyampaikan beberapa masalah yang telah diterima laporannya kepada instansi atau dinas terkait, pengaduan ini akan disimpan dulu sambil menunggu pembentukan komisi.
Dengan adanya pos pengaduan masyarakat ini, Fraksi PSI berharap bisa lebih banyak mendengar keluh keash masyarakat. Terlebih tugasnya sebagai wakil rakyat yang membuat peraturan daerah (Perda) agar bisa melakukan pengawasan bersama Wali Kota Surabaya.
“Kita bisa sama-sama sharing dengan masyarakat. Intinya, selama ini kami ingin menjadikan DPRD sebagai rumah rakyat, bukan sesuatu yang angker dan perlu ditakuti. Jadi kita ingin dekat dan merangkul rakyat,” harapnya. (Est/Ace)
.jpg)
